22 Agustus 2022 | Dilihat: 532 Kali
YARA Desak Penegak Hukum Periksa Bimtek Keuchik di Bireuen
noeh21
Muhamad Zubir, ketua YARA Bireuen
 

IJN - Bireuen | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bireuen, menyayangkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan di Jakarta.
 
Ketua YARA Bireuen, Muhammad Zubir, SH. MH mengatakan, kegiatan Bimtek tersebut terkesan dipaksakan dan output yang sangat diragukan. 
 
"Apa hasil yang dibawa pulang oleh Perangkat Desa di Jakarta pasca mengikuti Bimtek tersebut,"kata Zubir dalam keterangannya diterima IndoJayaNews.com, Senin 22 Agustus 2022.
 
Menurut Zubir, lembaga pelaksana Bimtek telah salah memaknai pesan dari Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Desa PDTT melalui Peraturan Presiden Nomor. 104 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendesa PDTT Nomor. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 
"Yang dimaksud 20% Penggunaan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani disana adalah untuk biaya belanja dalam program tersebut, bukan untuk Bimtek, karena Bimtek ini ada dananya tersendiri yang dialokasikan dari Dana Desa,"jelasnya.
 
Lanjut kata Zubir, Lagipula Program Bimtek seperti ini juga tidak layak dilaksanakan di Jakarta, karena Provinsi DKI Jakarta dalam hal ketahanan pangan baik nabati maupun hewani justru bertumpu dari daerah lain di luar Jakarta.
 
"Kenapa tidak dilaksanakan di Bireuen saja dengan mengundang para ahli dari luar, jadi tidak terjadi pemborosan Dana Desa yang mencapai Rp. 14.050.000,- per Pesertanya, yang mana per Desa mengirim 2 (dua) orang peserta, berarti Per Desa harus mengeluarkan Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 29.000.000,- jika dikalikan dengan Jumlah Desa di Kabupaten Bireuen, maka Anggaran Dana Desa Kabupaten Bireuen mencapai Rp. 17,9 Miliar yang harus dikeluarkan. itu belum lagi Biaya Tiket Pesawat (Transport) yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta, yang diduga juga bakal menguras Dana Desa juga,"sebutnya.
 
Ia juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengawasi uang negara dengan memeriksa kegiatan tersebut.
 
"Jangan sampai terjadi penyimpangan dan tidak tepat sasaran atau output yang didapat. Apalagi kami mendapat informasi dari publik bahwa acara ini diduga dibekingi oleh Oknum Penegak Hukum,"tutup Zubir. (He/Red)
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com