IJN - Pidie | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, (YARA), Kabupaten Pidie mendesak Pj Bupati setempat segera mengevaluasi kinerja Kepala Sekretariat dan Komisioner Baitul Mal Kabupaten, (BMK), setempat dan segera mencopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan Junaidi Perwakilan YARA Pidie, melalui pres rilisnya kepada awak media, Kamis, 5 Januari 2023.
Junaidi menyesalkan sikap Komisioner dan Kepala Sekretariat Baitul Mal, sehingga bisa salah transfer bantuan. Kepala Sekretariat yang punya tanggung terhadap salah transfer dana bantuan.
"Jika memang tidak mampu bekerja baiknya Pj Bupati Pidie copot saja jabatan Kepala Sekretariat," pintanya.
Apa yang dilakukan pihak Baitul Mal Kabupaten Pidie, sangat memalukan semua masyarakat Pidie. Bahkan yang paling menyakitkan menolak memberikan bantuan untuk santri Dayah yang mondok dengan alasan klasik, setiap Kepala Keluarga, (KK), tidak boleh menerima bantuan dobel.
Padahal, menurut Junaidi, itu kan lain judul, jika keluarganya menerima bantuan miskin, anaknya menerima dana bantuan untuk santri.
"Ini fatal sekali apa yang dilakukan tanpa Petunjuk Teknis,"tegas Junaidi.
Untuk Kepala Sekretariat Pj Bupati berhak mencopot jabatannya dan untuk Komisioner Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, (DPRK), Pidie punya tanggung jawab. Karena Komisi V DPRK Pidie yang melakukan seleksi terhadap mereka.
"Saran saya copot saja Kepala Komisioner BMK Pidie, karena tidak layak dan tak mampu bekerja," pinta Junaidi.
Belum lagi banyak laporan warga terhadap kinerja komisioner Baitul Mal. Mereka bekerja dengan kebijakan bukan dengan Juknis dan ada juga yang melaporkan kepada dirinya setiap penerima bantuan harus disumpah.
Bayangkan saja bantuan yang diterima cuma Rp 500 ribu tapi orangnya disumpah. Jika sebaliknya masyarakat meminta komisioner yang disumpah jika uang Perjalanan Dinas benar-benar digunakan untuk kepentingan Baitul Mal.
"Pasti kalau komisioner yang kita sumpah untuk penggunaan uang perjalanan dinas pasti kelabakan," Pungkas Junaidi. (Red)
