IJN | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, melaporkan kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ULP Aceh ke Komisi Aparatur Sipil dan Negara, Jumat 25 Mei 2018.
Laporan tersebut terkait dengan tindakan dari Ir. Nizarli, M.Eng dalam menempati Jabatan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil khusunya pada pasal 118 ayat (2) disebutkan pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus direkomendasikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.
“Dalam hal tersebut, Nizarli belum mendapatkan surat rekomendasi dari Rektor Universitas Syiah Kuala dalam melamar JPT di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Safaruddin kepada Indojayanews.com melalui aplikasi WhatsApp.
Selain itu, Safar mengaku sudah memperingatkan Gubernur Aceh melalui surat somasi untuk mencopot Nizarli dari Kepala ULP Aceh karena belum mendapatkan rekomendasi dari Rektor Unsyiah dan ini akan menimbulkan permasalahan hukum dalam pengadaan barang dan jasa nantinya. Namun somasi tersebut tidak mendapatkan respon sehingga pihaknya melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil dan Negara.
Menurut Safar, pelaporan ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan status Nizarli sebagai Kepala ULP Aceh karena dengan surat perintah Kepala ULP lah pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh dilakukan, apabila Kepala ULP bermasalah secara hukum maka surat perintah pelelangan barang dan jasa yang di keluarkannya pun nantinya akan bermasalah juga.
“Kami sudah sampaikan kepada gubernur bahwa sesuai dengan pasal 144 PP No 11 tahun 2017, PNS diberhentikan dari JPT apabila tidak memenuhi persyaratan jabatan, namun gubernur tidak merespon yang kami sampaikan, dan jika nanti proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh ULP Aceh, maka gubernur harus bertanggung jawab jika ada kerugian negara yang timbul di dalamnya,” jelas Safar.
