YARA Sorot Banyak Masalah Selama 2 Tahun Pemerintah Jadin

IJN - Nagan Raya | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menyorot dua tahun pemerintahan Nagan Raya di bawah kepemimpinan Bupati H. Jamin Idham dan Wakil Bupati Chalidin Oesman atau Jadin.

Menurut YARA, pemerintahan Jadin selama dua tahun sejak memerintah sangat lemah. Hal itu disampaikan Ketua YARA perwakilan Nagan Raya, Muhammad Zubir SH, kepada media INDOJAYANEWS.COM, Rabu 9 Oktober 2019.

"Kami sangat banyak mendapat aduan dari masyarakat Nagan Raya tentang Pemerintahan JADIN, sangat banyak dari program unggulan pro-rakyat minim realisasi bahkan ada program yang memang tidak jalan sama sekali," ungkap Muhammad Zubir.

Seperti kata Zubir, masalah ekonomi rakyat, menurutnya hingga saat ini pemerintah JADIN belum mampu menormalkan harga TBS di Kabupaten Nagan Raya, padahal itu sangat prioritas karena sebagian besar masyarakat tani Nagan Raya sangat bergantung pada hasil tanaman Kelapa Sawit untuk menopang ekonomi.

"Selanjutnya masalah lapangan kerja juga sangat miris, banyak masyarakat dan pemuda yang pengangguran di Nagan Raya, karena Pemerintah belum mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat," ujarnya.

Zubir juga menyoroti masalah kesehatan, berdasarkan surat Edaran Kementerian Kesehatan RI bahwa Rumah Sakit Pemda Nagan Raya yaitu RSUD Sultan Iskandar Muda (SIM) baru-baru ini juga mengalami turun kelas. Jika sebelumnya tipe C menjadi tipe D, hal tersebut kata Zubir, menunjukkan menurunnya grafik pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya.

"Masalah santunan Kematian yang juga menjadi program unggulan tidak dapat terealisasi seperti yang diharapkan masyarakat, dimana program tersebut diatur oleh regulasi (aturan) yang sangat rumit, sehingga sangat banyak masyarakat yang kecewa dengan program ini. Dalam hal pembangunan juga sangat lamban," tambah Zubir.

Lebih lanjut Zubir menguraikan, masalah penanggulangan banjir, seperti banjir Krueng Tripa, sampai hari ini belum teratasi. Baru-baru ini kawasan Tripa masih tergenangi banjir akibat luapan sungai Krueng Tripa. Seharusnya lanjut pengacara muda itu, pemerintah daerah pro aktif dalam  mendesak pemerintah pusat menangani banjir tersebut karena sungai Krueng Tripa termasuk dalam WS Woyla Bateu di bawah kewenangan pusat.

"Banjir Tripa juga berdampak kepada terjangkitnya wabah penyakit bagi masyarakat setempat, dan tidak ditemukan pos siaga banjir di kawasan yang rawan banjir tersebut, sementara pos siaga banjir dalam aturan BNPB wajib tersedia pada kawasan rawan banjir yang menyediakan stok obat-obatan dan makanan bagi korban banjir dan petugas rescue emergency dari BPBD setempat," jelasnya.

Bukan hanya itu, Zubir juga menyinggung tentang ketidakharmonisan hubungan Bupati dengan Wakil Bupati. Ia mengaku sangat menyayangkan kondisi itu terjadi dalam tubuh pemerintahan Jadin, mengingat pemerintah JADIN baru berjalan dua tahun.

"Jika Pemerintahnya tidak harmonis, ini sangat berdampak pada pembangunan daerah, bagaimana roda pemerintahan berjalan optimal jika pimpinannya sudah berbeda haluan alias pecah kongsi, sehingga Pemerintahan terkesan lemah," tuturnya.

"Jika kita soroti satu persatu, sangat banyak keluhan masyarakat, namun ini hanya gambaran besar saja yang kita sebutkan. 
Kedepannya kita berharap adanya perbaikan dalam hal peningkatan kinerja Pemerintah agar masyarakat tidak kecewa dan terlayani dengan baik."

Jika dibutuhkan, YARA juga mengaku siap berkontribusi memberikan pemikiran demi kemajuan dan pembangunan Nagan Raya agar lebih baik kedepan. "Insyaallah kita siap berikan kontribusi untuk Nagan Raya yang kita cintai ini," pungkasnya.

Penulis: Hidayat. S