28 Mei 2020 | Dilihat: 93 Kali
Aceh Zona Hijau Covid-19, Pemerintah Diminta Fokuskan Anggaran untuk Pemulihan Ekonomi
noeh21
 

IJN - Tapaktuan | Kondisi Provinsi Aceh yang hingga saat ini merupakan zona hijau penyebaran Covid-19 menjadi salah satu indikator, bahwa arah kebijakan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah terkait pemilihan ekonomi pasca pendemi covid-19.
 
Sehingga pemerintah diharapkan lebih menitik beratkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK diarahkan kepada pemulihan ekonomi masyarakat Aceh di berbagai sektor.
 
"Melihat kondisi Aceh saat ini, hal yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini sentuhan kongkret dari pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Jika kita lihat di masa pendemi covid-19, peran pemerintah sangat minim di Aceh terutama dari aspek kebijakan anggaran," ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif (AK), Delky, Rabu, 27 Mei 2020.
 
Namun, lanjut Delky, masyarakat Aceh tetap berjuang dan membuktikan bahwa walau pemerintah dominannya hanya bisa mengeluarkan himbauan dan seruan, namun berkat alam Aceh, daya tahan tubuh masyarakat Aceh dan tentunya kehendak yang Maha Kuasa Aceh berhasil ancaman penyebaran covid-19.
 
"Jadi, kita melihat bahwa Aceh menjadi contoh dalam penanganan covid-19 peranan pemerintah sangatlah minim, bahkan tak jarang seruan dan himbauan dari pemerintah tersebut mendapat perlawanan dan pertentangan dari masyarakat. Untuk itu, pada masa pemulihan ekonomi ini kita harapkan pemerintah benar-benar hadir, bukan sebatas retorika seruan dan himbauan seperti sebelumnya," terangnya.
 
Delky menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran dari APBA untuk penanganan Covid-19 sebesar 1,39 T untuk Jaring Pengamanan Sosial, 179 Milyar untuk kesehatan, Dukungan Industri 215 M dan Pemulihan ekonomi 4,4 Milyar.
 
"Namun, melihat kondisi saat ini kita harapkan pemerintah Aceh segera melakukan revisi dan realokasi anggaran dan menitikfokuskan anggaran yang lebih besar untuk upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi multisektor. Begitu juga anggaran yang bersumber dari APBK ataupun APBN," jelasnya.

Delky menambahkan, Pemerintah Pusat juga telah mengalokasikan sebesar 15,1 T dalam rangka dukungan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah.
 
"Alokasi anggaran dari APBN dalam rangka pemulihan pemulihan ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari penyediaan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) yang bersumber dari BUN yang bertujuan untuk mencepatan pemulihan ekonomi daerah sebesar 5 T, cadangan DAK untuk pembangunan fisik 9,1 T, dan pinjaman untuk daerah sebesar 1 T," paparnya.
 
Disamping itu, lanjut Delky, pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan Peraturan Keuangan RI
Nomor 46/PMK.07/2020
Tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan pandemi Covid-19, dan dampak akibat pendemi Covid-19. Anggaran hibah tersebut juga dapat dipergunakan untuk pemulihan ekonomi.
 
"Dengan besarnya peluang dan banyaknya sumber-sumber anggaran yang dapat digunakan pemerintah di Aceh untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kita harapkan benar-benar menyentuh dan memberikan multiefek untuk mengstabilkan kembali ekonomi masyarakat Aceh yang ambruk untuk bangkit kembali. Kita minta program-program dan kebijakan Pemerintah wabil khusus untuk Aceh harus benar-benar lebih mengarah kepada sektor ril yang maanfaatnya mampu mendongkrak ekonomi masyarakat," sebutnya.
 
Menurut Delky, dalam upaya pemulihan ekonomi ini pemerintah hendaknya menggandeng multipihak termasuk civil sosiety hingga praktisi dibidangnya, sehingga monopoli anggaran yang selama ini disinyalir hanya menguntungkan kelompok atau pihak tertentu dapat diminimalisir.
 
"Kalau kita lihat ketersediaan sumber anggaran, maka dapat dipastikan jika pemerintah benar-benar hadir untuk memulihkan ekonomi masyarakat Aceh, insya Allah kondisi ekonomi akan kembali stabil. Jika pemerintah tetap sibuk dengan kemelut bagaimana anggaran habis tanpa mempedulikan apakah program itu dibutuhkan atau menyentuh masyarakat atau tidak maka lagi-lagi masyarakat Aceh harus kembali berjuang sendiri tanpa langkah bijak dan kongkret dan bijak dari pemerintah daerah," pungkasnya.
 
Editor : Mhd Fahmi
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com