08 Januari 2020 | Dilihat: 116 Kali
Komoditi Sawit di Aceh Belum Menyentuh Kepentingan Masyarakat Kecil
noeh21
Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba. Ist
 

IJN - Banda Aceh | Kehadiran komoditi sawit di Aceh selama ini dianggap belum menyentuh kepentingan masyarakat kecil. Bahkan sebaliknya daerah dengan lahan sawit yang begitu luas justru menyumbangkan angka kemiskinan yang tinggi.

Menurut Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA), Muhammad Hasbar Kuba, kehadiran sawit di Aceh perlu dipertanyakan, apakah selama ini masyarakat hanya sebagai penonton atau buruh kasar belaka.

"Sementara hasil alam tersebut hanya dinikmati oleh para pengusaha luar atau cukong-cukong saja," kata Muhammad Hasbar, seperti disampaikan dalam rilis yang diterima Media INDOJAYANEWS.COM, Rabu 8 Januari 2020.

Sebagai contoh, Hasbar memaparkan, Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki lahan sawit nomor 3 terluas di Aceh yaitu 55.441 hektar, justru memiliki angka kemiskinan tertinggi di Aceh yaitu 20,78 persen pada tahun 2019.

Belum lagi, lanjut Hasbar, jika dilihat Kabupaten Nagan Raya, yang memiliki lahan sawit terluas di Aceh mencapai 82.252 hektar, namun angka kemiskinan 17,97 persen pada tahun 2019.

"Hal ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Apakah selama ini hasil alam Aceh berupa sawit mayoritas masyarakat atau sebagian besar justru hanya menguntungkan pihak pengusaha luar dan cukong-cukong saja," ujarnya.

Hasbar menyebutkan, dari aspek bencana, Kabupaten Aceh Singkil dan Nagan Raya menjadi langganan banjir setiap tahunnya. "Puluhan ribu masyarakat harus menghadapi musibah musiman ini. Pada Desember 2019 saja, tercatat ada 4.464 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang terdiri dari 22.672 jiwa dan 16 desa di Singkil," sebutnya.

Oleh sebab itulah, Koordinator Kaukus Peduli Aceh ini mempertanyakan efek kehadiran perusahaan-perusahaan sawit di Aceh. Ia mengklaim bahwa kehadiran perusahaan sawit juga menyumbang potensi kerusakan lingkungan.

"Sebagaimana yang pernah diutarakan Plt Gubernur Aceh tempo hari. Kami justru khawatir, selembar kertas penghargaan atas perluasan sawit yang pernah diterima Plt Gubernur harus dibayar dengan derita rakyat karena musibah dan konflik lahan antara perusahaan sawit dengan masyarakat yang hingga kini masih terjadi," ungkapnya.

Selain itu, KPA meminta agar kebijakan Pemerintah Aceh benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan kepada segelintir pengusaha.

"Kita berharap Pemerintah lebih jeli melihat potensi ekonomi suatu daerah berbasis komoditi mayoritas masyarakat dan melahirkan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat," demikian kata Hasbar.

Editor: Hidayat. S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com