IJN - Aceh Timur | Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh bersama Dinas Sosial Aceh Timur memasang stiker 'Keluarga Tidak Mampu’ secara simbolis di rumah warga penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa Seunebok Tengah PP, Kecamatan Idi Reyeuk, Selasa 14 Januari 2020.
Turut hadir dalam pemasangan stiker tersebut Asisten I Setda Kabupaten Aceh Timur Syahrizal Fauzi, Kadis Sosial Aceh Timur, Efendi, Kabid Linjamsos Aceh Timur Syahrani, pendamping PKH dan TKSK Aceh Timur, dan Keuchik Seunebok Tengah PP, Hasmadi.
Pemasangan stiker di rumah-rumah warga penerima PKH ini merupkan tahap pertama yang dilakukan di wilayah pantai timur utara, sejak kemarin, dan sudah dilakukan di sejumlah kabupaten/kota lainnya seperti di Kabupaten Pidie Jaya, Lhokseumawe, dan Aceh Utara.
Untuk tahap kedua akan dilakukan di pantai barat selatan, dan tahap ke tiga di wilayah tengah tenggara. Total ada 17 kabupaten/kota yang akan memasang stiker di rumah para penerima PKH.
Asisten I Setda Kabupaten Aceh Timur Syahrizal Fauzi, mengucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial Aceh yang telah membantu Pemerintah Aceh Timur dalam menjalankan program PKH dalam pengurangan tingkat kemiskinan dan kegiatan penempelan stiker ini.
“Kami berharap, program ini terus berjalan, harapannya agar Aceh Timur bisa terlepas dari kemiskinan, dan tetap terjalin komunikasi, koordinasi yang baik antara tingkat bawah dalam hal ini PKH, Dinas Sosial Aceh Timur, dan Provinsi," kata Syahrizal.
Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri yang diwakili Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga, Siti Khotijah berharap, dengan adanya pemasangan stiker ini akan adanya keterbukaan data penerima PKH serta dapat saling monitoring jika ada penerima PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang mampu dapat secara sadar mengundurkan diri dari kepesertaan (graduasi).
“Tujuan kami melakukan pemasangan stiker ini adalah untuk mensasar seperti yang selama ini disampaikan masyarakat bahwa ada penerima bantuan sosial PKH yang tidak tepat sasaran,” kata Siti Khotijah.
Menurut Siti, dengan ditempelkan stiker ini di tiap-tiap rumah keluarga penerima manfaat PKH, akan ada efek malu bagi mereka yang memang bukan dari keluarga tidak mampu, sehingga mau keluar dari program PKH.
Selain itu, setiap orang dengan terbuka dapat melihat siapa saja sebenarnya penerima manfaat dari PKH setelah adanya stiker di masing-masing rumah penerima, sehingga siapapun boleh komplain dan melaporkan jika ada penerima manfaat PKH ini yang memang dianggap tidak tepat.
Dengan keluarnya keluarga mampu dari kepesertaan penerima manfaat PKH, lanjut Soto, secara langsung mereka keluar dari basis data terpadu (BDT) yang merupakan data kemiskinan di Aceh, sehingga angka kemiskinan di Aceh dapat ditekan.
“Untuk itu tolong bantu kami untuk sama-sama memonitoring kalau ada penerima PKH yang memang betul dapat dikeluarkan tolong laporkan ke pendamping dan dinas sosial kabupaten/kota,” harap Siti.
Sebelumnya, pada Senin 13 Januari 2020, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Utara, Zulkarnaini mengatakan bahwa di Kabupaten Aceh Utara memang ada beberapa keluarga penerima manfaat yang tidak layak menerima PKH, namun demikian, pihaknya hanya punya kewenangan mengeluarkan tapi tidak bisa untuk menggantikan.
“Dan untuk mengeluarkan mereka ini pun penuh masalah. Dengan pemasangan stiker keluarga tidak mampu di tiap-tiap rumah penerima PKH, ini memberikan sejenis punishmen terhadap penerima yang tidak berhak, sehingga dengan penuh kesadaran mereka keluar dari kepesertaan penerima PKH atau graduasi," katanya.
Zulkarnaini juga mengatakan, stiker ini belum cukup, sehingga tidak dapat ditempelkan pada semua rumah penerima PKH, dia meminta kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh agar kekurangan stiker ini dapat dipenuhi tahun ini, agar tidak terjadi kesenjangan antara satu penerima dengan penerima lainnya, kenapa sebagian dipasangkan stiker sementara sebagiannya yang lain tidak.
“Sekali lagi sangat berterimakasih atas program Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk pemasangan stiker ini secara sukarela, apalagi KPM yang tidak layak menerima kita harapkan dapat keluar dari program PKH ini,” ujar Zulkarnaini.
Editor: Hidayat. S