IJN - Banda Aceh | Padamasa transisi setelah fokus terhadap antisipasi dan penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang cukup menyita perhatian, waktu serta energi ekstra dari Pemerintah Aceh. Sehingga banyak program kerja dan usaha untuk membangun Aceh menjadi terganggu. Demikian juga dampak serius disamping kesehatan, sosial masyarakat, juga masalah ekonomi.
Karena hampir semua sektor ekonomi menjadi tidak berdaya bahkan banyak usaha ekonomi rakyat dan kegiatan produksi terhenti.
Dalam masa transisi menuju "New Normal live" (tatanan hidup normal) saat ini, sebaiknya ada kebijakan strategis Pemerintah Aceh yaitu; Pertama, Penanganan Jaring Pengaman Sosial (Penanggulangan Sosial); Kedua, menghidupkan serta menggairahkan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sektor Informal, Industri rumah tangga, jasa, transportasi/travel, penginapan/perhotelan, pariwisata, kuliner dan lain sebagainya berhubungan dengan aktivitas ekonomi rakyat.
Ketiga, memberikan Insentif dan kemudahan usaha bagi berbagai sektor yang terkait dengan perekonomian termasuk pertanian, perkebunan, perikanan/nelayan, peternakan, hortikultura, sayur mayur dan lain sebagainya.
Keempat, koordinasi aktivitas program dan proyek dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan memperkuat usaha pemulihan kehidupan sekitar 5,38 juta jiwa rakyat Aceh.
Kelima, merancang berbagai aturan dan cara hidup baru pasca pandemi Covid-19, dengan tata cara hidup kenormalan baru.
Semua ini dapat dilakukan dengan itikad baik dan kebijakan strategis melalui cara-cara yang bijaksana. Tentunya ini memerlukan dana yang tidak sedikit.
Dapat dipastikan ada usaha untuk mendapatkan dana serta anggaran oleh Pemerintah Aceh, sementara itu untuk berbagai kegiatan dan program membiayai aktivitas pemerintahan serta kerja-kerja rutin ada anggaran dana serta biayanya, jadi tidak mungkin usaha pemulihan ekonomi tidak ada dana atau anggaran.
Sebaiknya sejak awal dan harus memikirkan hal ini dengan melakukan koordinasi bersama Pemerintah Pusat, karena urusan kebijakan anggaran dan dana Aceh masih tetap berurusan serta bergantung kepada Kebijakan Anggaran dan Keuangan Pemerintah Pusat dengan status otonomi khusus.
Dengan demikian, memikirkan pemulihan ekonomi Aceh dimasa transisi ini dapat dilakukan segera berpegang kepada prinsip memulihkan ekonomi rakyat terlebih dahulu, sehingga nantinya akan mendukung serta mendorong pembangunan Aceh, juga produksi, perekonomian dan pertumbuhan ekonomi.
Sehingga dampak ekonomi yang dirasakan langsung seperti peningkatan pengangguran, pemutusan hubungan kerja (PHK), naiknya angka kemiskinan Ril dan rentan miskin, dan berbagai danpak lainnya dapat diatasi segera saat ini sedikit demi sedikit.
Program pemulihan ekonomi rakyat Aceh saat ini, jika berhasil dilakukan oleh Pemerintah Aceh, maka merupakan ujian ril terhadap kemanpuan menyelesaikan persoalan serius yang dihadapi rakyat. Ini merupakan usaha sungguh-sungguh berhadapan dengan dampak kehidupan ekobomi, sosial, budaya, politik dan keamanab yang saat ini menjadi skala prioritas yang menjadi pemikiran pemerintah, penimpin dan elite Aceh untuk menyongsong "new normal live" yang sudah merupakan kemestian yang harus dihadapi.
Diperkirakan kwartal ke-4 akhir tahun 2020 ekonomi Aceh belum membaik, ini juga dipengaruhi kondisi makro ekonomi nasional yang tidak stabil, belum signifikan tumbuh normal sesuai target, sehingga mempengaruhi makro dan mikro ekonomi Aceh.
Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,3%, dan masih bergerak menurun, sementara Aceh jauh lebih rendah dari nasional, karena tidak ditopang sektor industri, sektor ril, informal, jasa, kuliner, UMKM dan lainnya.
Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si.
Pengamat Ekonomi Aceh.
