19 Mei 2021 | Dilihat: 305 Kali
Gugatan Ditolak Pengadilan, Kejari : Kasus SPPD Anggota DPRK Simeulue Tetap Diproses
noeh21
Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue, R. Harry Wibowo SH, MH. Foto Rudi.
 

IJN - Simeulue | Sebanyak 13 Anggota dan Mantan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Simeulue menggugat 6 (Enam) instansi terkait kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2019 lalu. Namun gugatan tersebut kandas (ditolak) Pengadilan Negeri Sinabang.

Dalam gugatan tersebut yakni, Bupati Simeulue, Inspektorat, Ridwan, Bendahara Sekwan, Astamuddin, selaku Sekwan, BPK RI Cq. BPK RI perwakilan Provinsi Aceh, Kejaksaan Agung RI, Cq. Kejaksaan Negeri Simeulue.

Dalam inti gugatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Simeulue, memerintahkan tergugat enam instansi, (kejaksaan Simeulue-red), agar membatalkan atau menarik kembali surat perintah surat penyidikan SPPD sekretariat DPRK Simeulue.

Baca Juga : Kejari Selidiki Dana Perjalanan Dinas DPRK Simeulue

Gugatan tersebut dilakukan empat bulan lalu, tepatnya waktu sidang pertama pada 17 Februari 2021 lalu. Proses persidangan tersebut mediasi sebanyak 4 kali dan sebanyak 5 kali sidang baik secara online maupun offline.

Dalam bunyi putusan pengadilan tersebut, menerima esepsi para tergugat, karena bukan ranah perkara perdata. Putusan ini masih bisa banding, dalam waktu 14 hari. Jika salah satu pihak tidak menerima.

Diketahui penggugat dari DPRK Simeulue sebanyak 13 orang secara pribadi. Semuanya penggugat yakni anggota DPRK Simeulue baik yang masih aktif maupun tidak aktif menjadi anggota DPRK Simeulue.

13 orang anggota dewan Simeulue periode 2014-2019 yang melakukan gugatan tersebut yakni. Ihya Ulumuddin, Poni Harjo, Irawan Rudiono, Rosnidar Mahlil, Sardinsyah, Murniati, Ihksan, Hamsipar, Sunardi, Hasdian Yasin, Nadirsyah, Taufik, dan Abdul Razak.

Baca Juga : Kejari: Kasus SPPD Dewan Simeulue Sudah 90 Persen

Namun, Kejari Simeulue menghormati putusan, dan akan melanjutkan proses penyidikan kasus SPPD DPRK Simeulue.

"Saya menghormati hukum, tetapi saya juga tetap melanjutkan proses SPPD DPRK Simeulue," kata R. Harry Wibowo,SH,MH, kepada awak media, Rabu 19 Mai 2021.

Sementara, kerugian negara 2 Miliar lebih yang bersumber dari anggaran APBK 2019 namun ada sebagian sudah mengembalikan ke kas daerah dalam kasus SPPD DPRK Simeulue. "SPPD DPRK Simeulue yang belum dibayar anggota Dewan tersebut sebesar Rp 1,2 Miliar," pungkas Harry. (Red)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com