12 Oktober 2020 | Dilihat: 1045 Kali
Kejari Selidiki Dana Perjalanan Dinas DPRK Simeulue
noeh21
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue, Muhammad Anshar Wahyuddin SH, MH. Foto Rudi /Indojayanews.com
 

IJN - Simeulue | Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue bersumber dari APBK tahun 2019 Diselidiki Kejaksaan Negeri Simeulue. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simeulue, Muhammad Anshar Wahyuddin SH, MH, kepada awak media, Senin 12 Oktober 2020 di pendopo selesai acara HUT Kabupaten Simeulue ke 21.

Kejari Simeulue menyampaikan pihaknya telah menyurati Pemerintah Aceh yakni Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah MT untuk menyelidiki kasus SPPD DPRK Simeulue tahun 2019.

"Hari Kamis lalu tepatnya tanggal 8 Oktober, kami telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh untuk menyelidiki kasus SPPD DPRK Simeulue tahun 2019," katanya.

Kejari mengungkapkan nilai SPPD DPRK Simeulue tahun 2019 ini mencapai 2 Miliar lebih yang bersumber dari anggaran APBK 2019.

"Berdasarkan laporan dari LKP BPK sebesar 2 Miliar lebih," ujarnya. 

Pihaknya pun membeberkan sekitar 15 oknum anggota DPRK Simeulue yang terlibat dalam dana SPPD DPRK Simeulue tahun 2019.

"Ada 15 lebih anggota DPRK Simeulue yang ikut terlibat dana SPPD siluman DPRK Simeulue," kata Kajari.

Namun Kejari Simeulue enggan membeberkan dari Partai dan Fraksi apa saja yang memakai dana SPPD tersebut.

Di hari HUT Kabupaten Simeulue ke 21, Kejari Simeulue berharap dapat menyelesaikan kasus-kasus yang sedang selidiki di Simeulue. Ini merupakan dalam bentuk upaya menciptakan sebuah Kabupaten yang bersih dari korupsi. (R)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com