29 Mei 2021 | Dilihat: 1214 Kali
Mahkamah Syariyah Aceh Angkat Bicara Soal Vonis Bebas Pelaku Pemerkosaan
noeh21
 

IJN - Banda Aceh | Beberapa pekan terakhir publik Aceh dihebohkan dengan isu putusan Hakim Mahkamah Syari'yah (MS) Aceh terhadap vonis bebas pelaku pemerkosaan anak dibawah umur. Bahkan, hal tersebut mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Mahkamah Syar'iah Aceh, Dra. Hj. Rosmawardani. SH., MH langsung angkat bicara dengan memberi klarifikasi seperti diterima INDOJAYANEWS.COM, melalui Via WhatsApp, Sabtu 29 Mei 2021.

Rosmawardani mengatakan, vonis bebas tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Perkara : 7/JN/2021/ MS. Aceh, tanggal 20 Mei 2021.

"Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut perlu kami luruskan “bukan pelaku pemerkosa” melainkan yang benar adalah Mahkamah Syar'iyah Aceh memvonis bebas "Terdakwa Pemerkosa,"kata Rosmawardani.

Kepala Mahkamah Syariah menjelaskan, setiap terdakwa yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah bukan berarti vonis pengadilan harus sesuai dengan dakwaan JPU 100%, sebab apabila hal ini terjadi, maka fungsi hakim tidak diperlukan lagi.

"Hakim itu bebas menilai, terbukti apa tidak suatu peristiwa jinayah tanpa terikat dengan dakwaan JPU. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian dan keyakinan yang berada pada ijtihad Hakim,"jelasnya.

Dia menegaskan, putusan bebas tersebut di ambil oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh secara independen tanpa ada tekanan dari pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maupun pihak lain. "Murni kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian dan juga memutus berdasarkan keyakinan majelis hakim itu sendiri," tegasnya.

"Apabila ada satu putusan di antara banyak putusan yang diputus bebas dan dinilai tidak adil, mari kita lakukan eksaminasi secara fair dan berimbang. Dan sungguh tidak adil harus mengeneralisir pada semua putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dianggap tidak adil,"tambahnya.

Rosmawardani mengakui, bahwa anak korban memang perlu mendapat perhatian serius dan akan selalu pro kepada kepentingannya. "Tetapi keberpihakan kita terhadap anak jangan sampai semua terdakwa pelaku kejahatan kepada anak harus divonis bersalah tanpa menilai alat bukti yang diajukan ke Mahkamah," ungkapnya.

Menurut Rosmawardani, Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh telah melaksanakan tugas dengan kompetensi dan kewenangan yang ada serta memiliki kemampuan yang cukup dalam menangani kasus jinayat dengan memiliki latar belakang Pendidikan Sarjana Syariah dan Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Jinayat.

"Hal ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab dengan harapan masyarakat dapat memahami independensi Badan Peradilan dalam melaksanakan tugas pokok yang di amanahkan oleh Negara,"tutupnya.



Penulis: Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com