11 November 2020 | Dilihat: 59 Kali
Jaksa Pilpres AS Mundur Usai Diminta Selidiki Klaim Trump
noeh21
Ilustrasi
 

IJN- Jaksa yang menangani sengketa Pilpres Amerika Serikat, Richard Pilger mengundurkan diri dari jabatannya Senin (9/11) lalu. Pilger mengundurkan diri usai diminta menyelidiki tuduhan kecurangan tanpa bukti yang diklaim oleh kubu Presiden Donald Trump.

Sebelum mengundurkan diri, Pilger menduduki posisi direktur kejahatan pemilu di Bagian Integritas Publik, Departemen Kehakiman. Dia menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik kepada sejawatnya.

Seperti dikutip dari CNN, pada Selasa 10 November 2020, menuliskan pesan dalam e-mail itu bahwa Jaksa Agung Amerika Serikat, William Barr telah mengeluarkan "kebijakan baru yang (dapat) membatalkan Kebijakan Non-Interferensi untuk investigasi penipuan surat suara di periode sebelum pemilihan."

Ia juga menuliskan sepucuk memo dengan pesan serupa kepada teman-temannya. Email pengunduran diri Pilger tidak menjelaskan apakah dia berencana untuk tetap di departemen dalam kapasitas lain.

Namun dalam memo yang dibuat Pilger terungkap bahwa Barr telah memberi tahu jaksa penuntut di mana mereka dapat mengambil langkah-langkah investigasi seperti mewawancarai saksi.

Padahal untuk bisa melakukan itu memerlukan izin dari departemen sengketa pemilu. Tidak jelas apa efek praktis dari kebijakan tersebut dalam Pilpres AS tahun ini.

Sebelumnya, Barr mengatakan kepada jaksa federal bahwa mereka harus memeriksa tuduhan penyimpangan pemungutan suara sebelum negara bagian bergerak untuk mengesahkan hasil dalam beberapa minggu mendatang.

Berdasarkan penghitungan sejumlah media AS, Trump kalah perolehan suara elektoral dari Joe Biden.

Trump berulangkali mengklaim tanpa bukti adanya kecurangan pemungutan suara Pilpres AS kali ini. Ia juga telah menjelaskan mengapa dia tertinggal di beberapa negara bagian.

Barr sendiri tidak memberikan indikasi apa pun bahwa Departemen Kehakiman telah menghasilkan bukti untuk mendukung klaim Trump.

Dalam sebuah memo, Barr mencatat bahwa "sebagian besar tuduhan pelanggaran pemilu yang diklaim memiliki skala sedemikian rupa sehingga tidak akan memengaruhi hasil pemilu dan, dengan demikian, penyelidikan dapat ditunda dengan semestinya, namun tidak selalu demikian."

"Selain itu, kekhawatiran bahwa tindakan terbuka yang diambil oleh Departemen dapat secara tidak sengaja memengaruhi pemilu sangat diminimalkan, jika ada, begitu pemungutan suara selesai, bahkan jika sertifikasi pemilu belum diselesaikan,"tulisnya.

Surat Barr kepada jaksa penuntut pidana membuat pembungkaman selama berhari-hari yang menjadi canggung karena Trump dan pengacara kampanyenya telah mengadakan konferensi pers dan mengajukan tuntutan hukum yang tidak memiliki bukti penipuan yang meluas.

Seorang pejabat Kehakiman mengatakan tidak ada yang meminta atau mengarahkan Barr untuk mengeluarkan memonya.

Tujuan dari memo yang dibuat Barr pun dianggap tidak jelas, karena jaksa telah mengetahui tanggung jawabnya untuk menyelidiki penipuan suara dan penyimpangan lainnya. 

Tapi itu bisa berfungsi untuk memberi beberapa indikasi bahwa Barr dan Departemen Kehakiman sedang bekerja untuk menemukan bukti yang sejauh ini belum dihasilkan oleh Trump dan timnya.

"Saya memberi Anda wewenang untuk mengajukan tuduhan substansial tentang penyimpangan pemungutan suara dan tabulasi suara sebelum sertifikasi pemilihan di yurisdiksi Anda dalam kasus tertentu, seperti yang telah saya lakukan dalam kasus tertentu,"kata Barr lewat memo kepada jaksa.

"Sementara tuduhan serius penipuan pemilih harus ditangani dengan hati-hati, klaim spekulatif, khayalan atau tidak masuk akal seharusnya tidak menjadi dasar untuk memulai penyelidikan federal,"tulis Barr.

Barr telah digambarkan oleh beberapa pejabat Kehakiman sebagai orang yang terobsesi dengan gagasan yang menipu pemilih dalam beberapa pekan terakhir.

Dia telah berulang kali menanyakan tentang upaya jaksa untuk mencari tanda-tanda penipuan, kata pejabat Kehakiman.

Dia juga bertanya tentang kemungkinan mengirim petugas federal ke tempat pemungutan suara, meskipun dia diberitahu bahwa hukum federal melarang pengiriman petugas federal bersenjata untuk menjaga tempat pemungutan suara.
 

Sumber: 
CNN Indonesia

Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com