Cerita Mentan Percepat Pengadaan Pupuk ke Petani

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (12/2/2018). Dalam acara bertema 'Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045' itu, Amran mengatakan kebijakan yang keliru bisa berdampak buruk bagi masyarakat. Bahkan, dampaknya lebih besar ketimbang korupsi.

"Kebijakan yang keliru jauh lebih dahsyat (dampaknya) dari pada koruptor," kata Amran, Senin (12/3/2018).
 
"Sebagai contoh, hasil riset kami mengatakan satu minggu terlambat (pasokan) pupuk kehilangan satu ton (gabah). Di seluruh Indonesia terlambat kali 10 juta (hektar lahan) berarti 10 juta ton (gabah), berarti kehilangan Rp 40 triliun," lanjutnya.

Menurutnya, keterlambatan pasokan pupuk terjadi karena molornya tender di Kementerian Pertanian. Biasanya tender baru selesai di bulan keempat atau bulan kelima, padahal di bulan tersebut tanaman padi sudah panen.

"Bahkan kami sudah berpikir khusus anggaran pertanian harusnya Oktober, kenapa? Oktober sudah musim penghujan," ujar Amran.

Terkait persoalan ini dia sudah menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta aturan soal pengadaan pupuk direvisi. Menurut Amran, Presiden Jokowi mengabulkan permintaannya itu. "Hebatnya alumni UGM hanya dua hari mengambil keputusan mengubah perpres," ungkapnya.

Selain perpres tersebut, kata Amran, juga masih ada regulasi perlu diubah. Langkah tersebut harus diambil untuk membenahi sistem supaya meningkatkan kesejahteraan para petani di seluruh Indonesia.

"PR yang paling berat adalah kebijakan. Dulu kementerian pertanian di seluruh Indonesia mulai pusat sampai daerah (masalahnya) sarana, produksi tender," jelasnya.

"Kami keliling 400 kabupaten seluruh Indonesia tidak satu pun daerah yang tidak terlambat pupuk sarana produksi, tidak ada, semuanya terlambat. Ini yang harus dibenahi," pungkas dia