18 Januari 2023 | Dilihat: 716 Kali
DPR Dukung Masa Jabatan Kepala Desa Jadi 9 Tahun
noeh21
 

IJN - Jakarta | Puluhan ribu kepala desa (Kades) mendatangi gedung DPR RI kemarin (17/1). Mereka menuntut revisi UU 6/2014 tentang Desa. Salah satunya, meminta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Gayung pun bersambut. DPR mendukung aspirasi tersebut.
 
Para Kades itu datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Terutama dari Pulau Jawa. Mereka kompak mengenakan seragam dinas. Saat aksi di gedung Senayan itu, sebagian orang membawa bendera Merah Putih, ikat kepala, hingga membentangkan spanduk yang berisi tuntutan perpanjangan masa jabatan. 
 
’’Kembalikan kedaulatan desa,’’ ujar seorang Kades saat berorasi di atas mobil komando, dikutip dari JawaPos.com, Rabu 18 Januari 2023.
 
Menurut Joko Priyanto selaku Kades Buloh, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, para Kades datang dari seluruh Indonesia untuk meminta keadilan. Mereka menuntut agar kedaulatan Kades sebagai pemimpin wilayah dikembalikan.
 
Joko juga menyebut Kades sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melakukan berbagai program pemerintahan. ’’Tapi, aturan yang ada di daerah masih bergantung pada kebijakan di pusat,’’ terangnya.
 
Karena itu, Joko mendesak perubahan atas UU tentang Desa yang sudah berumur 10 tahun. DPR harus segera memasukkan rencana revisi UU tentang Desa itu ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satu tuntutannya, perpanjangan masa jabatan Kades. Dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun.
 
Selanjutnya, Kades bisa menjabat paling banyak tiga periode berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. ’’Kami meminta jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun,’’ucap Kades Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Robi Darwis. Masa jabatan enam tahun dirasa sangat kurang. Dalam rentang waktu tersebut, persaingan antartokoh di desa setelah pilkades belum hilang.
 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui para Kades yang berunjuk rasa. Dia juga naik ke mobil komando dan ikut berorasi. Politikus Partai Gerindra itu menyambut baik kedatangan para Kades yang melakukan aksi damai.

Dia mengatakan, yang punya kewenangan untuk merevisi UU adalah DPR dan pemerintah.

“Karena itu, para kepala desa juga harus melobi pemerintah untuk melakukan revisi,” katanya.
 
Sementara itu, sejumlah perwakilan Kades juga diterima oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Fraksi PKB DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal bersama jajaran anggota dewan mendengarkan keluhan dan masukan dari Kades.

’’Akan kami usulkan pada revisi Prolegnas April mendatang,’’ tuturnya.
 
Dia menambahkan, UU tentang Desa yang sekarang merupakan usulan Fraksi PKB DPR. Karena itu, pihaknya juga siap menjadi pengusul dan memperjuangkan aspirasi para Kades.
 
 
Sumber: JawaPos
Kantor Media Indojayanews.com
Klik Di Sini
Jl. Cendana Utama, lr.Jampeitam I
Kecamatan Syiah Kuala.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
Email : redaksiindojaya@gmail.com


Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com