07 Maret 2020 | Dilihat: 11872 Kali
Benarkah PNS Wanita Dilarang Jadi Istri Kedua?
Heboh Seorang PNS Wanita di Aceh Diduga Jadi Istri Kedua Oknum Pejabat
noeh21
Seorang PNS Wanita di Aceh diduga jadi istri kedua oknum pejabat.
 

IJN - Banda Aceh | Pernah mendengar bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi istri kedua? Ternyata menurut Peraturan Pemerintah, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua. Hal itu diatur dalam PP nomor 45 tahun 1990.

Dalam PP tersebut, pada Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan; "Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat."

Larangan ini sangat tegas ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) bagi PNS wanita. Bukan sekedar larangan biasa, PNS wanita yang melanggar aturan itu bahkan bisa dipecat (diberhentikan) secara tidak hormat dari PNS.

Sanksi pemecatan itu dijelaskan pada Pasal 15 Ayat (2), yang bunyinya; "Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil."

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Media INDOJAYANEWS.COM, ada beberapa kasus pemecatan PNS wanita yang terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (2). Contoh kasus pemberhentian secara tidak hormat dua oknum PNS wanita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pada 2012 lalu.

Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada dua perempuan itu dilakukan karena keduanya dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990. "Jadi PNS harus patuh pada aturan. Kawin atau cerai saja harus izin pada atasan, kok malah menjadi istri kedua," kata Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD), Sri Witarsih saat itu, seperti diberitakan Kompas.com

Selain itu, kasus pemecatan PNS wanita karena menjadi istri kedua juga terjadi saat sidang Badan Pertimbangan Kepegawaia (BAPEK) yang dipimpin langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin, pada Selasa 2 Juli 2019 lalu.

Artinya, secara tegas, Pemerintah telah melarang keras PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Dan jika ketahuan lagsung dipecat. Lalu bagaimana jika PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau keempat bagi pejabat publik seperti istri anggota DPR, kepala dinas, bupati/walikota, atau istri gubernur?

Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Fakrurrazi SH, saat dimintai penjelasannya oleh Media INDOJAYA, menjelaskan, bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah akan berlaku kepada semua pihak tanpa pandang bulu.

"Karena sudah jelas dalam PP 45 tahun 1990 tentang larangan PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga atau, keempat, berarti jelas tidak boleh. Kalau memang melanggar, meskipun istri gubernur dan istri bupati atau wali kota, maka harus diberhentikan," katanya.

Pengacara YARA ini menegaskan, jika memang ada PNS wanita yang diketahui menjadi istri pejabat publik, harusnya pejabat tersebut meminta kepada istrinya mengundurkan diri secara terhormat, sebelum dipecat secara tidak terhormat.

"Apalagi kalau istri pejabat publik, maka pejabat tersebut sudah sepatutnya menjadi contoh bagi publik. Hukum itu tidak pandang kasta, baik hukum Islam maupun hukum negara, semua sudah diatur sedemikian rupa, untuk mendatangkan keadilan," tegasnya.

Baru-baru ini, beredar kabar mengenai seorang seorang oknum PNS wanita berinisial YA, yang diduga menjadi istri seorang oknum pejabat level provinsi di Indonesia. Oknum PNS wanita tersebut kabarnya merupakan istri kedua dari oknum pejabat berinisial NI. Namun, hingga saat ini wanita berinisial YA itu belum mengundurkan diri dari posisinya sebagai PNS.

Informasi yang diperoleh Media INDOJAYA, oknum PNS wanita ini merupakan salah satu dosen di sebuah universitas ternama di Aceh. Meskipun dikabarkan menikah secara sah dengan oknum pejabat, namun YA dianggap melanggar Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, Pasal 4 Ayat (2).

Salah satu warga Aceh, dalam postingan di akun facebooknya Syakya Meirizal, bahkan membongkar jelas identitas PNS wanita berinisial YA tersebut ke publik. Dalam postingannya, Syakya meminta penjelasan apakah oknum PNS wanita yang diduga menjadi istri kedua oknum pejabat publik itu.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menegakkan hukum yang berlaku. "Saya tidak sedang mempersoalkan perbuatan poligaminya. Kita hanya ingin setiap peraturan ditegakkan secara tanpa pandang bulu dan pilih kasih," ungkapnya.

Dalam postingan lainnya, Syakya juga mempertanyakan langsung secara terbuka kepada Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia Bima Haria Wibisana. Berikut pertanyaan terbuka yang ditujukan kepada Kepala Kepegawaian Negara Republik Indonesia:

#PertanyaanTerbuka

Kepada Yth.
Bapak Bima Haria Wibisana
Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Pak Bima, kami menemukan ada oknum PNS wanita yang bekerja sebagai dosen pada Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala terindikasi kuat menjadi isteri kedua dari seorang pejabat publik di Aceh. Atas informasi tersebut, sebagai warga negara yang berdomisili di Aceh saya ingin mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 saat ini masih berlaku?

2. Jika masih, apakah benar apabila seorang PNS wanita terbukti menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, maka yang bersangkutan diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 15 Ayat 2?

3. Jika benar, instansi manakah yang harus melaksanakan sanksi pemberhentian terhadap yang bersangkutan?

Demikian pertanyaan dari kami, atas perhatian dan pencerahannya kami ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,

Syakya Meirizal
WNI Berdomisili Di Aceh



Penulis: Hidayat. S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com