24 Jul 2018 | Dilihat: 2196 Kali
KJA Offshore Buatan Norwegia Rusak Dihantam Arus, Begini Penjelasan Ahli
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memantau pembangunan KJA offshore Pangandaran, Sabtu (31/3). Dok. Humas KKP/Regina Safr
Banda Aceh | IJN - KJA Offshore buatan Norwegia milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terletak di tiga lokasi wilayah Indonesia yaitu; Pangandaran, Karimunjawa dan Sabang, diduga rusak parah akibat dihantam derasnya arus laut dan ombak. Kerusakan tersebut disebut sebut akibat kesalahan memilih lokasi.
Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo), Wajan Sudja, menilai menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kesalahan fatal terhadap pemilihan lokasi wilayah untuk Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore impor buatan Norwegia.
Kesalahan tersebut telah mengakibatkan KJA Offshore di tiga wilayah hancur dihantam derasnya arus laut dan ombak. "KJA Offshore jelas salah pilih lokasi. Ketiga lokasi yang dipilih tidak terlindung dari arus deras dan gelombang tinggi," kata Wajan Sudja saat ditanya media ini terkait hancurnya ketiga KJA impor itu.
​​​Wajan Sudja menyebut, sebenarnya ahli dari balai Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebelumnya telah memberikan masukan kepada Menteri KKP Susi Pudjiastuti, ketiga lokasi KJA tersebut tidak layak. Namun ungkapnya, Menteri Susi malah marah menerima masukan dan saran dari para ahli.
"Ahli dari Balai KKP sudah memberi masukan ke MKP (Menteri Kelautan dan Perikanan), ketiga lokasi tidak layak untuk KJA. SP (Susi Pudjiastuti-Red) bukannya senang diberi masukan namun malah marah," ungkap Wajan Sudja.
Bukan hanya itu, menurut Wajan, Menteri Susi yang terkenal dengan kalimat 'Tenggelamkan' itu bahkan disebut mengganti ahli tersebut. "Keesokan harinya yang bersangkutan langsung di non job kan," sebutnya.
Dikatakan Wajan Sudja, sebenarnya para ahli dari Balai KKP telah melakukan tugasnya dengan baik dengan mengingatkan Menteri Susi, namun malah dinonjobkan dari tugasnya. "Sekarang terbukti pendapat ahli benar dan Mentrinya tidak punya kompetensi di bidang perikanan," tandasnya.
Sementara hingga berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil memperoleh keterangan lebih lanjut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait rusaknya ketiga KJA Offshore impor yang menghabiskan uang negara Rp 131,451 miliar tersebut.
