IJN - Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepala daerah melawan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat,"ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1)
Luhut juga meminta kepala daerah meningkatkan layanan digitalisasi untuk menutup celah korupsi. Praktik korupsi bisa merusak citra Indonesia.
"Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," ucapnya.
Mantan Menko Polhukam ini mengimbau kepala daerah melakukan evaluasi dan pengawasan. Upaya tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
"Anda semua bupati, Anda sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu dipilih rakyat. Kewajiban bapak ibu sekalian untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan performance yang baik," kata dia.
"Saya meminta semuanya menciptakan tenaga kerja yang baik, lingkungan yang baik, pembangunan yang baik, dan membuat daerah Anda masing-masing menjadi lebih efisien," sambungnya.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta KPK tidak sering-sering menggelar OTT. Operasi senyap itu dinilai Luhut hanya akan merusak citra negara.
"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, gitu," ujar Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.
Luhut meminta KPK lebih menggencarkan upaya pencegahan dan pendidikan ketimbang OTT. Luhut menilai dua tindakan itu dinilai lebih baik dalam memberantas korupsi ketimbang melakukan penindakan.
"Kita mau bersih-bersih amat, di surga saja lah kau. Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap, tangkap itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," kata Luhut.
Sumber: Merdeka.com
