IJN - Jakarta I Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh humas pemerintahan daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019.
Pada kesempatan itu, Tjahjo meminta kepada seluruh humas pemerintah di daerah ikut menjadi juru bicara (jubir) pemerintah pusat dan daerah atas kinerja yang sudah dilakukan. Dia mengingatkan, humas bukan sekadar meliput kegiatan kepala daerah.
Hal itu disampaikan Tjahjo sebelum memulai acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia yang juga dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Menurutnya, humas bersama biro hukum harus memberikan masukan kepada kepala daerah secara detail. Baik diminta atau sukarela, khususnya terkait perencanaan anggaran.
"Jadi siapa pun wali kota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran ini kita lebih fokus dan tertib," ucapnya.
"Acara ini bukan terkait masalah Pilpres, tugas humas akan kita undang DPR, KPU. Intinya sosialisasi, tugas humas untuk bisa menyampaikan pentingnya hak suara dijaga warga negara untuk bisa hadir di TPS, jadi tingkat partisipasi [masyarakat] sangat menentukan proses Pilpres yang ada," ujar Tjahjo di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
Tjahjo membantah acara ini dalam rangka mengarahkan para humas untuk mensosialisasikan calon tertentu pada Pilpres 2019. Ditegaskan Tjahjo, para humas hanya diminta untuk menggerakkan masyarakat menggunakan hak pilihnya nanti pada 17 April 2019.
"Jadi kami minta nanti terus kampanye, bukan kampanye nomor 01 atau nomor 02, kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS," pungkasnya.
