IJN - Jakarta | Puluhan orang yang tergabung di Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni dan Aktifis Kampus (GERAAAK) yang dipimpin Presiden Geraaak M. Budi Djatmiko, datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka menyampaikan Petisi kepada DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2019.
Kedatangan Geraaak disambut langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2018.
M. Budi Djatmiko selaku Presiden Geraaak menyampaikan bahwa seolah-olah bangsa ini tidak ada proses kepemimpinan yang benar. Semua media terlihat buta dan tidak ada yang peduli.
“Saya jadi ingat kejadian satu orang yang mati di cafe karena keracunan atau di racun. Sedangkan ini kejadian kejahatan demokrasi yang memakan korban sebanyak lebih kurang 500 orang KPPS yang meninggal dunia,” kata M. Budi Djatmiko.
Namun, lanjutnya, Pemerintah sebagai pimpinan tertinggi di negeri ini tidak menyuarakan hal yang luar biasa seperti ini.
“Kami sebagai akademisi ingin menyuarakan fatwa para rektor, aktifis kampus kami menyampaikan terkait kesalahan yg berulang-ulang oleh KPU, maka patut di duga dan agar dilakukan audit forensik terhadap kinerja KPU,” paparnya.
“Kami memiliki 40 ribu ahli IT, dan kami meminta agar KPU di berhentikan penghitungan situng yang di lakukannya,” tuturnya.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mareka menyampaikan “Fatwa Politik” kepada Pemerintah dan KPU berikut isinya;
Meminta Pemerintah dan KPU agar menghentikan proses penghitungan suara dan tidak Mengumumkan hasil Pemilu 2019 secara sepihak. Sebab, KPU telah gagal menjalankan tugas KPU yang seharusnya menjaga netralitas, jujur dan adil.
Mengganti para petugas KPU dan Menon-aktifkan Paslon 01 sebagai Presiden/penyenggara Negara dan sesuai konstitusi tugas kenegaraan wajib diserahkan kepada Wakil Presiden RI, untuk menjalankan tugas kenegaraan guna memimpin investigasi kecurangan KPU. Sampai dilantiknya President RI yang definitive.
Seruan ini, demi menjaga Martabat Bangsa dan mencegah kacauan sosial yang akan mengarah pada perpecahan bangsa. Yang pada gilirannya akan dapat merugikan rakyat bangsa keseluruhan.
Permadi salah seorang Politis Senior menyampaikan, Saya 50 tahun sudah menggelandang di jalanan sebagai demonstrator sampai hari ini sekalipun struk saya tetap melakukan demo.
“Umur saya sekarang 80 tahun, tapi saya tetap semangat seperti bung Karno, 3 tahun yang lalu pas Prabowo datang ke rumah saya tiga kali berturut-turut saya suruh mengambil alih kekuasaan dari Jokowi,” papar Permadi.
Menurutnya, Pemimpin-pemimpin Indonesia menjadi mengkorupsi uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, tetap miskin menderita yang enak agar mereka main judi, Cina membayar pemimpin, mendominasi Indonesia.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, Terkait dengan berbagai persoalan-persoalan pelaksanaan Pemilu baik sebelum pada saat dilaksanakan dan setelah dilaksanakan, termasuk hal-hal yang menjadi konsen tentang perhitungan atau situng KPU.
“Dalam pelaksanaan demokrasi saya sendiri berpendapat bahwa ini seharusnya memadai investigasi baik terhadap yang meninggal, bahkan saya juga ikut mengusulkan seharusnya ada semacam Pansus terhadap kecurangan,” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Namun, lanjutnya, kita harus terus berusaha dan berjuang melalui channel-channel yang ada termasuk di DPR RI sebagai lembaga yang resmi untuk mengawasi berbagai pelaksanaan undang-undang maupun dalam hal ini adalah Pemilu.
“Saya kira apa yang menjadi catatan-catatan atau bahkan bukti-bukti yang ada kalau bisa disampaikan kepada DPR tentu akan segera kita kirimkan kepada semua fraksi dan juga ini menjadi masukan bagi DPR khususnya pada komisi 2,” jelasnya.
“Kita berharap dari Komisi 2 nanti akan melakukan tugas pengawasan kepada KPU, sebagai penyelenggara Bawaslu dan juga lembaga-lembaga yang terkait, jadi nanti akan saya sampaikan kepada Komisi 2 dan juga pada fraksi-fraksi tentang masukan aspirasi dari gerak ini akan sangat penting dalam situasi sekarang,” ungkapnya.
Penulis : Antoni Riansyah
Editor : Mhd Fahmi
