28 Januari 2019 | Dilihat: 805 Kali
Purnawirawan TNI-Polri Dukung Prabowo-Sandi Demi Masa Depan Indonesia
noeh21
Purnawirawan TNI dan Polri dukung Prabowo-Sandi Demi Indonesia. Foto:IJN
 

IJN - Jakarta | Sekitar 200 peserta terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, anggota LSM dan Ormas menggelar kegiatan diskusi publik membicarakan tentang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilaksanakan pada 17 April mendatang.

Diskusi yang mengambil tema "Petisi Pilpres Netral Jujur dan Adil" tersebut diadakan di kediaman Irjen Pol (Purnawirawan) Nugroh Djayusman taptanya di Jalan Bangka IX Kelurahan Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Diskusi publik itu menghadirkan Juru Pemenangan Pasangan nomor urut 02 Purnawirawan Jenderal Joko Santoso, Purnawirawan Jendral Pol Sofyan Yacub, Mantan Mentri Kabinet Kerja pertama Rizal Ramli yang juga pakar di bidang ekonomi,dan Purnawiran Komjen Pol Nugroh Djayusman.

Sebelum diskusi dimulai, peserta mengawali kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dulu, selanjutnya pemaparan materi tentang Pandangan Politik Jendral (Purn) Joko Santoso. Turut hadir sebagai undangan dalam kegiatan itu sejumlah awak media baik dari media elektronik maupun cetak.

Dalam pemaparannya, Jenderal (Purn) Joko Santoso mengungkapkan, para Purnawirawan TNI dan Polri tidak setuju petinggi TNI maupun petinggi Polisi digunakan sebagai alat untuk memenangkan calon presiden petahana. Tindakan itu dianggap tidak benar oleh para Purnawirawan yang masih memiliki semangat berjuang untuk NKRI.

"Ada suatu ketidak benaran dalam Pemerintahan Indonesia saat ini, dimulai dengan menggunakan para petinggi TNI dan Polri untuk memenangkan calon petahana sekarang. Kami selaku Purnawirawan TNI dan Polri yang masih mempunyai semangat untuk membela tanah air dari kezaliman rezim ini, akan bersama sama untuk mendukung Prabowo-Sandi demi Indonesia lebih baik," ungkapnya.

Sementara Irjend Pol (Purn) Nugroho Djayusman menjelaskan, Penyelenggara pesta demokrasi rakyat adalah KPU, yang juga merencanakan dan melaksanakannya, sedangkan yang mengawasi kegiatan dan tahapan tahapan ini adalah Bawaslu. Sedangkan TNI dan Polri katanya, harus bersikap netral. "TNI dan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis," kata Irjend Pol (Purn) Nugroho Djayusman.

Lanjut Irjend Pol (Purn) Nugroho, Badan Intelijen Negara (BIN), Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus tunduk dalam asas netralitas. "Apabila dalam kenyataanya para alat negara melakukan kecurangan, maka pemenangan salah satu calon dinyatakan cacat hukum," tegasnya.

Para pensiunan TNI dan Polri itu juga menyampaikan petisi mendesak netralitas petinggi TNI dan Polri, Badan Intelijen Negara, dan semua aparatur negara lainnya. TNI dan Polri juga diminta menjaga seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar tidak terjadi kecurangan dalam pergelaran Pilpres 2019.

"Maka dari itu kami selaku masyarakat peduli Indonesia dengan secara sadar menyatakan “Petisi” kepada Pemerintah," ucapnya berikut butir butir isi petisi.

Sedangkan isi petisi dimaksud yaitu; satu, Mendesak netralitas TNI, POlri, BIN, dan semua aparatur negara. Kedua, Mendesak agar seluruh TPS dijaga TNI dan Polri. Ketiga, Agar semua pihak melaporkan ke Bawaslu apabila ada kecurangan yang dilakukan oleh aparatur negara.

Acara diskusi publik tersebut diakhiran dengan pembacaan doa dan sesi foto bersama dengan seluruh peserta dan pemateri yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka juga melakukan penandatanganan Petisi dari perwakilan Purnawiran TNI dan Polri, yang kemudian diakhiri konfrensi pers.

Penulis : Antoni Riansyah
Editor   : Hidayat S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com