IJN - Jakarta | Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menghargai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terkait respons publik terhadap sususan Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'aruf.
Hasil survei salah satunya menunjukkan mantan Kapolri Tito Karnavian dinilai sebagai tokoh yang tidak tepat mengisi posisi sebagai Mentri Dalam Negeri.
Namun, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar berpandangan bahwa survei tersebut tidak merepresentasikan seluruh masyarakat Indonesia.
"Jadi survei sangat dangkal, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Pak Jokowi memilih seseorang pasti melalui penelitian yang mendalam, dan menempatkan sesuai kebutuhan, tantangan lingkungan, dan tujuan kedepan," ungkap Bahtiar, Minggu, 24 November 2019.
Survei tersebut dilakukan pada 30 Oktober-2 November 2019 dengan total 800 responden yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.
Menurut Kemendagri, Tito memiliki pengalaman bersinergi dengan pemerintah daerah ketika menjadi Kapolda. Tito diketahui pernah menjadi Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.
Selain itu, Bahtiar menuturkan bahwa Tito juga merupakan seorang akademisi dengan wawasan yang luas.
"Wawasan Pak Tito adalah wawasan internasional dan sekaligus memahami secara spesifik budaya lokal, memahami sistem politik pemerintahan, dan memahami sistem pemerintahan daerah hingga hal-hal detil di lapangan, termasuk cara mengatasinya," tuturnya.
Menurutnya, masuknya Tito ke lingkungan Kemendagri menjadi peluang untuk melakukan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, menata sistem politik yang berakar budaya bangsa, memperbaiki sistem pelayanan investasi, hingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Tito pun sudah mengeluarkan terobosan meski baru seumur jagung menjabat di Kemendagri.
Terobosan itu adalah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 13 November 2019 di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat.
"Semua pihak memuji suksesnya acara tersebut, dan dampaknya pada perubahan hubungan-hubungan dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah," kata Bahtiar.
KOMPAS
