30 April 2020 | Dilihat: 213 Kali
Butanya Hati Nurani Pemimpin Aceh Ditengah Pandemi Covid-19
noeh21
Muhammad Fadli
 

Virus Corona atau covid-19 saat ini telah menjadi wabah di dunia, dengan kasus pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019, karna terlambatnya Pemerintah Cina mengatasi penularan wabah tersebut, sehingga saat ini terpapar di hampir seluruh negara di dunia.

Begitu juga Negara Indonesia, yang saat ini sedang gencar-gencarnya melawan bencana pandemi covid-19. Setiap harinya eskalasi kasus korban positif virus mematikan itu terus meningkat.

Namun ada yang sedikit berbeda dalam penanganan wabah Pandemi covid-19 di Provinsi Aceh. Salah satu provinsi yang pernah mendapatkan penganugerahan sebagai daerah termiskin se-Sumatra, dan posisi ke 6 tingkat nasional berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional pada Tahun 2019.

Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Ir H Nova Iriansyah MT, masih sangat sering menggunakan kebijakan populis yang realisasinya hanya pada bentuk pencitraan di depan media, namun nihil dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap masyarakat Aceh, khususnya ditengah wabah covid-19.

Sudah berulang kali Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat Aceh. Seakan-akan kebijakan tersebut hanya diperuntukan untuk segelintir orang saja, selalu cakap tak serupa buat.
Pernyataan dan kenyataan di lapangan selalu terjadi distorsi.

Beberapa kebijakan Pemerintah Aceh yang dipertanyakan publik diantaranya; kebijakan Plt Gubernur melalui Dinas Sosial Aceh dalam penyaluran bantuan covid-19 untuk masyarakat yang terdampak. Di dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) beberapa bahan pokok, harganya tidak sesuai dengan realita di lapangan, seperti gula yang diharga Rp 30.000 per kilogramnya. Padahal, harga di pasaran hanya berkisar 15 ribu.

Kemudian ditambah lagi dengan pengadaan goody bag atau eumpang baluem breueh dengan harga fantastis mencapai 1,2 Milyar untuk 60.000 unit dengan harga per unitnya 20 ribu. Padahal harga normal hanya berkisar Rp5.000.

Tidak berselang lama, muncul kembali permasalahan baru yaitu pengadaan laptop jenis Asus di Sekretariat Daerah Aceh dengan harga mencapai 166 juta lebih.

Dengan Dana Otsus mencapai 8 Triliun dan APBD 9 Triliun, Sehingga jika disatukan jumlahnya mencapai 17 trilliun. Tentunya sudah bisa untuk mensejahterakan masyarakat Aceh khususnya untuk bisa bertahan selama wabah Pandemi covid-19 ini.

Dengan berbagai kebijakan Pemerintah Aceh itu, kemudian muncul pemikiran radikal kita bahwa Pemerintah Aceh telah buta hati nuraninya ditengah wabah Pandemi covid-19.

Ditengah masyarakat banyak yang masih hidup di bawah kemiskinan dan juga masih ada ketimpangan sosial yang sangat luar biasa, banyak yang tidak bisa keluar rumah karena mengikuti instruksi Pemerintah, juga karena khawatir akan tertular Virus Corona atau covid-19. Namun, di sisi lain, masyarakat harus keluar rumah untuk mencari nafkah keluarga agar bisa makan sehari-hari.

Belum lagi, melihat rumah dhuafa yang nyaris roboh hampir di setiap desa di Aceh. Tapi, masih saja ada oknum pejabat yang ingin mencari untung pribadi di tengah musibah ini ? Dan yang lebih mirisnya mencari untung pribadi di tengah musibah. Dunia ini seakan-akan diberikan legitimasi oleh Pemerintah Aceh dengan pengadaan barang yang di luar batas kewajaran dan diluar rasionalitas , seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya di atas.

Hentikan semua drama kolosal itu, sudah saatnya Pemerintah Aceh benar-benar memikirkan rakyat Aceh untuk bisa memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial. Konsep yang matang untuk kebijakan yang harus menyentuh Grassroots (akar rumput), bukan untuk dirasakan oleh segelintir orang saja.

Aristoteles sang bapak teoritikus demokrasi pernah mengingatkan, bahwasanya demokrasi itu banyak demagog, yakni agitator yang pandai menipu rakyat melalui pidato-pidato dan janji-janji bohongnya.

Para Demagog ini biasanya selalu menebar janji dan narasi-narasi apologetik untuk  membangun kemakmuran, menggratiskan pendidikan, menjamin pengobatan dan segala hal lainnya yang dibutuhkan rakyat, asal dipilih di dalam pemilihan. Namun, setelah terpilih mereka tidak berbuat apa-apa, malahan mereka mengkhianati rakyat yang telah memilihnya.

Semoga PLT Gubernur Aceh tidak termasuk Demagog yang disampaikan oleh Aristoteles tersebut. Mari pikirkan nasib rakyat Aceh dan embanlah amanah dengan baik dan bijak mengikuti cara cara yang jujur, adil, dan penuh kasih sayang kepada rakyat.

Penulis: Muhammad Fadli
(Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Putra asli Desa Alue Ie Mirah, kecamatan Jamboe Aye, Kabupaten Aceh Utara)
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com