31 Juli 2018 | Dilihat: 763 Kali
Begini Alasan Disdikbud Aceh Besar Terkait Guru Pulo Aceh Mengadu ke Ombudsman
noeh21
Peta Sekolah di Pulo Aceh. Foto: Google
 

Aceh Besar | IJN - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Besar langsung merespon terkait adanya aksi protes dan aduan sebagian guru yang mengajar di Pulo Aceh ke Ombudsman RI perwakilan Aceh pada Senin (30/07/2018) di Banda Aceh.

Melalui laman facebook milik Disdikbud Aceh Besar. Dalam tulisan tersebut Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh  Besar, Fata Muhammad, S. Pd.I MM. menyampaikan beberapa hal antara lain yaitu;

"Disdikbud Aceh Besar telah melakukan upaya untuk menyampaikan ke Kemendikbud, saat diundang pada acara verifikasi data daerah khusus (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) dari tanggal 04-06 Juni 2018 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Disdikbud Aceh Besar mengusulkan agar bisa mendapatkan kembali, namun kata  operator dari Kemendikbud tidak bisa diubah lagi, tetapi kalau misalnya dari status sangat tertinggal ke tertinggal masih bisa. Pada verifikasi tersebut menurut Permendesa, Aceh Besar memiliki 405 desa tertinggal dan 35 desa sangat tertinggal," terang Fata Muhammad.

Menurut ata, saat itu turu hadir Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Agus Jumaidi, M. Pd.  didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas), Drs. Imran yang juga menjumpai Tagor Alamsyah sebagai orang yang menangani tentang Data Tunjangan Guru Kemendikbud.

"Tagor menyarankan agar mengisi data dengan benar, baik itu mengenai akses jalan, internet, jarak dengan ibukota kecamatan atau kabupaten, data dari operator desa tersebut diteruskan ke BPM Kabupaten dan dilanjutkan ke Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," ungkap Fata.

Menurut dia, mereka berhasil memperoleh informasi bahwa, data untuk daerah khusus diambil berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) oleh Kementerian Desa Tertinggal. "Kemendikbud membayar tunjangan berdasarkan desa yang telah divalidasi 'tertinggal' oleh Kementerian Desa. Data diambil dari Simdes terkoneksi dengan Kementerian Desa, Kemendikbud menggunakan data base Kementerian Desa, untuk menentukan desa mana yang termasuk ke dalam wilayah khusus," beber plt.Kadisdikbud Aceh Besar itu.

Selain itu lanjut Fata, untuk tahun 2017 sekolah yang mendapatkan kategori daerah khusus, SDN Lampanah, SDN Trans Despot, SDN Kuta Rentang, SDN Lampuyang, SDN Meulingge, SDN Leungah, SMPN 5 Seulimeum, SMPN 4 Seulimeum, SMPN 2 Pulo Aceh, SMP Satu Atap Rinon dan SMPN 2 Seulimeum dengan jumlah guru yang menerima tunjangan sebanyak 67 orang," sebutnya.

Disebutkan Fata, untuk tahun 2018, terjadi pengurangan lagi yaitu, SMP Satu Atap Rinon dan SMPN 2 Seulimeum tidak lagi termasuk dalam katagori, jumlah penerima hanya 54 orang, bahkan SMPN 1 Pulo Aceh dari tahun 2017 sampai 2018 tidak termasuk dalam katagori.

"Sebenarnya pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah berupaya meng-SK kan desa yang dianggap Daerah Khusus, namun Kementerian Desa mengambil data pada Simdes bukan berdasarkan SK yang dikeluarkan Pemerintah setempat," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan guru yang bertugas mengajar di Pulo Aceh, mendatangi Kantor Ombudsman perwakilan Aceh untuk mengadukan nasib mereka karena selama ini tidak lagi mendapatkan tunjangan khusus guru terpencil. Aduan tersebut diterima langsung Kepala Ombudsman Aceh Dr Taqwaadin.
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com