23 Des 2018 | Dilihat: 996 Kali

MPD Minta Disdikbud Jangan Selalu Mengorbankan Hak Guru

noeh21
Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Jaminuddin B
      

IJN | Subulussalam - Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Subulussalam, Jaminuddin B mendesak pemerintah setempat untuk tidak selalu mengorbankan hak para guru di sana. Untuk membayari honor guru kontrak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa mengabaikan hak guru lainnya seperti dana tamsil dan tunjangan dana terpencil guru lainnya.

Menurut Jaminuddin, salah satu orang yang bertanggungjawab mengenai penundaan pembayaran dana tamsil atau yang lebih dikenal dana nonsertifikasi dan dana daerah terpencil ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Irwan. Sebab, dana nonsertifikasi dan dacil yang bersumber dari DAU itu semestinya sudah dibayarkan pada bulan ini tapi karena anggarannya di pinjam untuk membayar honor guru kontrak senilai Rp 1,4 miliar, terpaksa pembayarannya ditunda.

Jaminuddin juga mempertanyakan honor guru kontrak yang sebelumnya sudah di ploting ke dalam APBK tahun 2018, tapi tiba-tiba hilang dan terpaksa meminjam dana nonsertifikasi dan dacil " honor untuk 214 orang guru kontrak sudah dianggarkan di APBK tahun ini, jadi uang nya kemana kok minjam dana guru lainnya " ujar Jaminuddin.

Menurut Jaminuddin ada keanehan dari jumlah guru kontrak tersebut. Guru kontrak yang di rekrut oleh panitia bersama pada tahun lalu hanya 214 orang, tapi saat ini jumlah guru kontrak bertambah menjadi 246 orang " waktu perekrutan guru kontrak tahun lalu ada proses mulai tes tulis maupun interview. Tidak sembarangan kita merekrut nya. Tapi kok sekarang guru kontraknya sudah bertambah " aku Jaminuddin yang ikut panitia bersama  tahun lalu.

Jaminuddin mengingatkan pemerintah kota Subulussalam jangan karena devisit anggaran lantas hak guru yang dikorbankan. Sebab, tambah Jaminuddin, anggaran untuk non Sertifikasi dan dacil guru tersebut bersumber dari pusat yang sudah di transfer ke daerah " kalau mau menutupi utang Pemko Subulussalam jangan hak guru yang dikorbankan. Ini terkesan dana guru lah yang paling emput untuk di korbankan (AB)

Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas