IJN -
Aceh Timur | Kembali terulang kejadian keracunan yang diduga akibat kebocoran gas operasi dari perusahaan PT Medco E&P Malaka yang terjadi di Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur menuai banyak polemik serta kecaman keras dari beberapa pihak.
Salah satu kecaman dari Aktivis Sosial, Darwin Eng yang merupakan putra lingkar tambang operasi perusahaan raksasa tersebut.
Menurut Win Eng, ini bukan kejadian pertama, ini sudah kesekian kali perkara kelalaian kerja dan ini kejadian one prestasi jadi jangan anggap sepele.
Win Eng juga meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat agar serius menilik kejadian yang kesekian kali menimpa masyarakat di sekitaran operasi PT Medco.
"Saya selaku bagian control sosial meminta pemerintah pusat untuk turun tangan langsung dan segera mengaudit agar ketahuan sumber dasar masalah dari mana, saya menduga ada kejanggalan dari awal sebelum PT Medco produksi, kan tidak mungkin perusahaan sebesar Medco selalu lalai apalagi tenaga ahli mereka luar biasa semua," ujar Win Eng.
Baca juga: Aroma Gas Beracun Kembali Tercium di Desa Panton Rayeuk T
Lebih lanjut Win Eng mengatakan, sebanyak 94 Kepala Keluarga (KK) dari dua Dusun di Desa Panton Rayeuk T harus mengungsi ke kantor camat setempat. Dari data sementara ada tiga belas orang yang terpapar, enam dalam pengawasan, serta dua orang terpaksa dilarikan ke RSUD dr. Zubir Mahmud untuk mendapatkan pertolongan medis.
Apalagi, lanjut Win Eng, pihak perusahaan belum ada satupun terlihat di lokasi pengungsian hanya petugas dari PSC dan BPBD berserta muspika yang membantu masyarakat.
"Sampai saat ini mereka seolah tidak bersalah sehingga mereka tidak datang ke lokasi jangankan dari Manajemen dari Humas saja tidak hadir apa ini namanya tanggung jawab,?," papar Darwin.
"Mereka itu udah seperti penjajah menikmati hasil tapi tidak peduli kepada masyarakat taunya hanya ambil hasil, saya rasa ini perusahaan harus segera di hentikan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang di peruntukan untuk kesejahteraan rakyat," ungkap aktivis yang sudah beberapa kali mendemo Medco karena ketimpangan yang hadir di lingkar tambang itu.
Disisi lain Win Eng juga mengharapkan pihak BPMA sebagai fungsi pengawasan perpanjangan tangan SKK Migas melalui Pemerintah Aceh sesuai dengan butir UUPA untuk tegas mengambil sikap, karena ini menyangkut azas hidup orang banyak serta nyawa masyarakat setempat.
"BPMA harus tegas dong, mereka perwakilan pemerintah yang di percaya oleh rakyat jangan mereka mikir hasil aja secara ekonomi untuk Aceh. Tapi mereka lupa bahwa nyawa masyarakat lebih penting dari hasil migas, selama ini juga PT Medco saya rasa tidak pernah bermanfaat jangankan untuk Aceh untuk masyarakat saja tidak ada manfaatnya," kata Darwin.
"Untuk pejabat dan perusahaan itu benar jadi, jadi ayok dong kita ingin lihat kinerja nyata mereka yang lahir dari UUPA hadir setelah mengorbankan ribuan nyawa rakyat Aceh waktu masa konflik. Tolong hargai rakyat sebagai pemilik negara, jangan slow ini masalah nyawa," papar Darwin sambil menutup keterangannya.
Penulis :
Mhd Fahmi
