22 Juni 2021 | Dilihat: 913 Kali
Ungkap Dugaan Korupsi, Marwah dan Integritas KPK Dipertaruhkan di Aceh!
noeh21
Gedung KPK [Foto: Kompas.com]
 

IJNBanda Aceh | Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang mendapat pujian dan apresiasi di kalangan masyarakat Aceh.

Kendati demikian, berhasil atau tidaknya KPK mengungkap dugaan korupsi di Aceh akan berdampak langsung pada marwah dan integritas KPK di mata masyarakat Aceh.
 

"Sebagai masyarakat sipil, kita meminta agar indikasi mega korupsi di Aceh dapat dibongkar dan diusut secara tuntas hingga ke akar-akarnya,"Kata Delky Nofrizal Qutni, Sekretaris Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) dalam rilis diterima INDOJAYANEWS.COM. Selasa 22 Juni 2021.

Menurut Delky, rakyat Aceh tentunya akan sangat kecewa jika pengusutan indikasi Mega korupsi tersebut masuk angin dan terhenti setengah jalan. "Disini, marwah dan Integritas KPK dipertaruhkan di bumi serambi Mekkah,"katanya
 

Masyarakat Aceh sangat berharap KPK sebagai tumpuan harapan rakyat, agar dapat membongkar dan menindaklanjuti sederet indikasi mega korupsi yang telah mencoreng nama baik Provinsi Aceh atau yang lebih dikenal negeri Syari'at Islam.
 
Indikasi Dugaan Korupsi
 
Adapun sederet indikasi mega korupsi mulai dari skandal skema alih fungsi Blok B.

Pengadaan Kapal Aceh Hebat yang menyerap anggaran hingga 178 Milyar.

Indikasi gurita dugaan Korupsi proyek Multiyears (MYC) pembangunan 14 ruas jalan dengan anggaran mencapai 2,4 triliun rupiah.

Pembangunan gedung Oncology Rumah Sakit Umum Daerah Zaenal Abidin (RSDZA), Banda Aceh.

Pembangunan jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil yang mencapai puluhan Milyar rupiah.

Penggunaan dana BTT Covid-19 sebanyak 118 M dan dana recofusing Covid-19 dengan anggaran triliunan rupiah yang terus menjadi misteri, sekaligus tanda tanya bagi masyarakat Aceh!
 

"Kehadiran KPK sudah lama di rindukan masyarakat Aceh dan diharapkan dapat menjadi cahaya ditengah kegelapan. Menegak hukum secara adil, tanpa pandang bulu,"kata Delky.

Delky Nofrizal Qutni, Sekretaris Lembaga Pemantau Lelang Aceh mengaku heran dari sejumlah pejabat mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas (Kadis), bahkan salah satu pengusaha yang disebut-sebut berkaitan, hingga PPTK telah dipanggil KPK, sampai detik ini, KPK seakan belum berani untuk memanggil langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang kabarnya tengah positif Covid-19.
 

"Kita heran, kok KPK terkesan tidak berani memanggil dan menyelidiki pimpinan tunggal di Aceh yakni Gubernur Aceh, padahal kebijakan tertinggi di Pemerintah Aceh ada di tangan beliau, dan beliau yang memimpin Aceh secara tunggal tentu lebih memahami persoalan ini secara lebih rinci. Namun sayangnya, KPK belum berani memanggil orang nomor satu di Aceh itu, dikarenakan adanya keterangan positif covid-19,"ujarnya.

Namun, hingga saat ini masyarakat Aceh justru bertanya, apakah KPK sudah memiliki bukti hasil Swab PCR terhadap Gubernur Aceh, atau KPK tidak punya cara lain untuk bergerak maksimal di tengah pendemi.

Semua hal tersebut tentu menjadi tanda tanya besar masyarakat Aceh di Warung Kopi atau di media sosial (Medsos).
 

Delky menyebut, alangkah bagusnya demi menjaga marwah dan integritas KPK di mata masyarakat Aceh, serta demi menghindari menghindari isu-isu miring. Namun ia menyarankan dilakukan Swab PCR ulang dengan melibatkan Laboratorium kampus Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai pihak yang dianggap kredibel, independen dan masih sangat dipercaya publik.

"Peran kampus jantong hatee (Jantung Hati) masyarakat Aceh dalam melakukan tes swab PCR itu sangat penting, untuk dapat membuktikan ke publik bahwa Gubernur Nova Iriansyah tidak sedang bersembunyi dengan dalih covid-19 untuk menghindari KPK,"sebutnya.

Delky mengaku sangat yakin dan percaya bahwa faktanya berbeda dari apa yang berkembang di masyarakat. "Apalagi sejak awal kita melihat Gubernur Aceh sebagai sosok yang menjunjung tinggi penegakan hukum. Hanya saja, masyarakat kita di Aceh ini perlu diberi bukti terpercaya,"jelas Delky.

Selain itu, Delky menegaskan, pihaknya menjunjung tinggi dan mengapresiasi langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di Aceh, demi penyelamatan uang rakyat Aceh agar benar-benar dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Aceh dengan anggaran nomor 2 terbesar di Indonesia, namun angka kemiskinan nomor 1 di Sumatera, ini sangat sungguh menyedihkan,"tambahnya.
 

Delky mengaku yakin bahwa Kantor Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dapat menuntaskan gurita mega korupsi di Aceh dengan tuntas tanpa pandang bulu.

"Kita berdo'a agar KPK mampu menjawab harapan masyarakat Aceh tersebut,"tutup Delky. 




Penulis: Hendria Irawan
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com