10 Mei 2020 | Dilihat: 691 Kali
Protes Pemerintah Aceh Alihkan Anggaran Dinas Dayah
DPRA Sulaiman SE: Harusnya Dialihkan Anggaran Paket Proyek Multiyers 2,7 Triliun
noeh21
Politisi Partai Aceh (PA) Sulaiman SE.
 

IJN - Banda Aceh | Anggota Komisi II DPR Aceh Sulaiman SE mendesak Pemerintah Aceh segera mengalihkan anggaran proyek multiyers tahun 2020-2022 untuk penanganan covid-19. Menurutnya, pengalihan anggaran pembangunan tahun jamak itu bakal cukup untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Hal itu disampaikan Sulaiman, menanggapi protes banyak pihak kepada Pemerintah Aceh, karena kebijakannya baru baru ini mengalihkan anggaran dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk penanganan wabah virus Covid-19.

"Yang harusnya dialihkan anggaran paket proyek multiyers. Menurut informasi yang kita peroleh, dana untuk proyek multiyers ini jumlahnya mencapai 2,7 triliun. Kalau dana ini dialihkan untuk penanganan covid-19, saya rasa sudah cukup tanpa harus mengalihkan dana pendidikan dari Dinas Dayah," kata Sulaiman, Sabtu malam, 9 Mei 2020.

Politisi Partai Aceh (PA) itu juga mengaku heran dengan berbagai kebijakan yang diambil Plt Gubernur Aceh, yang dianggap sering memunculkan polemik di masyarakat. Seharusnya, kata Sulaiman, Pemerintah Aceh terlebih dulu mengkaji berbagai persoalan secara mendalam sebelum memutuskan suatu kebijakan.

"Jika dikaji secara matang, mungkin tidak akan mendatangkan banyak polemik. Padahal penasihat khusus (Pensus) Gubernur Aceh cukup banyak, puluhan orang, tapi kebijakan yang diambil justru selalu menimbulkan protes dari masyarakat, saya menjadi heran juga dengan sikap Plt Gubernur Aceh," ungkapnya.

Alasan Politisi Muda Partai Aceh ini mendesak Plt Gubernur Aceh mengalihkan anggaran proyek multiyers tahun 2020-2022, karena tidak mengindahkan rekomendasi dari Komisi IV DPRA, dan beberapa alasan lainnya.

"Saya menilai proyek multiyers ini selain sangat tertutup, juga terkesan sangat dipaksakan. Ini menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan publik, jangan-jangan sudah ada komitmen fee dengan pihak tertentu," ujarnya.

Untuk mencegah terjadi tindak pidana korupsi, lanjut Sulaiman, Plt Gubernur Aceh harus segera menghentikan paket proyek tahun jamak tersebut, kemudian anggarannya dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

Lebih lanjut jelas Sulaiman, sebelumnya paket proyek multiyers yang direncanakan Pemerintah Aceh bersama perwakilan DPRA periode 2014-2019 itu juga mendapat protes dari sejumlah pihak seperti Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Lembaga Masyarakat Transparansi Aceh (MATA), dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya.

Pada intinya, lembaga-lembaga tersebut meminta kepada Pemerintah Aceh agar mengevaluasi atau menghentikan paket proyek multiyers senilai 2,6 triliun lebih itu. Alasan mereka menolak kelanjutan proyek tersebut, karena menganggap terdapat kecacatan prosedur dan sebagainya.

"Artinya, sebelumnya juga sudah banyak pihak yang menolak paket proyek multiyers ini. Jadi, ini kesempatan tepat bagi Pemerintah Aceh mengalihkan semua anggaran berjumlah 2,7 triliun untuk penanganan covid-19," harapnya.

Berikut paket proyek multiyers tersebut:

1. Kegiatan pembangunan dan pengawasan jalan Jantho-Batas Aceh Jaya
2. Pembangunan dan pengawasan jalan Sp Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang
3. Pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo
4. Pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan Bats Timur-Pining-Blangkejeren
5. Pembangunan dan pengawasan jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru
6. Pembangunan dan pengawasan jalan Blangkejeren-Tongra Batas Aceh Barat Daya
7. Pembangunan dan pengawasan jalan Babah Roet-Batas Gayo Lues
8. Pembangunan dan pengawasan jalan Trumon-Batas Aceh Singkil
9. Pembangunan dan pengawasan jalan Batas Aceh Selatan-Kuala baru-Singkil Telaga Bakti
10. Pembangunan dan pengawasan jalan Sinabang-Sibigo
11. Pembangunan dan pengawasan jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo
12. Pembangunan dan pengawasan jalan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue


Total keseluruhan paket proyek multiyers tersebut yaitu 2.568.431.261.000 (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 2,6 miliar lebih.

Penulis: Hidayat. S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com