15 November 2018 | Dilihat: 506 Kali
Tanggapi Isu Pembubaran Lembaga Wali Nanggroe
Karimun Usman : Itu Amanah UUPA
noeh21
Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman
 

IJN I Banda Aceh - Ketua DPD PDIP Aceh, Karimun Usman menanggapi ada desakan dari Senator Aceh, Ghazali Abbas Adan yang menyatakan Lembaga Wali Nanggroe tidak diperlukan lagi, setelah berpulangnya ke rahmatullah, Almukarram Dr Tgk Di Tiro Hasan Muhammad.

Saat ditemui Indojayanews.com, Kamis 15/ 11/2018, Karimun Usman mengungkapkan bahwa terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe berdasarkan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Seyogyanya bukan Lembaga Wali Nanggroe yang dibubarkan, seharusnya Ghazali Abbas berani mengusulkan revisi UUPA mengenai keberadaan Lembaga Wali Nanggroe,"kata Karimun Usman.

Ketua PDIP Aceh ini juga menjelaskan, UUPA yang pada saat itu disepakati oleh DPR RI, sehingga Lembaga Wali Nanggroe bukan hasil dari Qanun akan tetapi hasil dari keputusan ratusan anggota DPR RI yang lebih kurang ada 500 orang.

"Orang Aceh yang di duduk DPR RI hanya 13 (tiga belas), tentu UUPA ini hasil dari kesepakatan yang dihasilkan oleh DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia,"ujarnya.

Saat itu Wakil Ketua Pansus UU Nomor 11 Tahun tentang Pemerintah Aceh saat itu adalah Jenderal Sembiring Meliala yang merupakan politikus PDIP.

Karimun Usman juga menilai wacana pembubaran Lembaga Wali Nanggroe merupakan suatu pandangan yang salah.

Lebih lanjut Karimun Usman mengatakan saat pengesahan UUPA pada tahun 2006, Gubenur Aceh saat itu Irwandi Yusuf memberikan apresiasi kepada PDIP yang turut membantu lobi lobi di DPR RI.

"PDIP saat itu memiliki anggota DPR RI di Senayan ada seratus orang,"tutup Karimun Usman.

Oleh karena itu Karimun Usman menyarankan agar Lembaga Wali Nanggroe tetap dipertahankan karena merupakan turunan dari UUPA. (AA).
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com