LMND Aceh: Nova Sedang Siapkan Temeng Untuk Hadapi Pilkada Mendatang

IJN - Banda Aceh | Beberapa hari yang lalu beredar Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 426/1675/2020 tentang penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah untuk Lembaga/Organisasi Swasta dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)Provinsi Aceh Tahun 2020. Kamis, 14 Januari 2021.

Terlihat ada 100 Organisasi yang mendapatkan anggaran tersebut dengan total jumlah anggaran yang di kucurkan sekitar Rp 9.597.000.000.

Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Aceh, Martha Beruh mengatakan, bahwa keputusan Gubernur Aceh itu menunjukkan sikap pemimpin dan 100 Organisasi penerima dana hibah telah mengkangkangi kepentingan rakyat Aceh.

"Melihat situasi Pandemi Covid yang bukan hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga menghimpit ekonomi rakyat Aceh saat ini, dengan anggaran sebegitu besar. Seharusnya sudah bisa mengurangi beban ekonomi rakyat Aceh di tengah keterpurukan, namun Gubernur Aceh malah membagikannya kepada Organisasi - Organisasi tertentu, ini sebuah bukti Gubernur telah mengkangkangi hak rakyat Aceh," katanya.

Menurut Martha, selain mengkangkangi hak rakyat Aceh, ia juga menduga keputusan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ini adalah strategi Politik untuk menghadapi pilkada mendatang.

“Ini bukti nyata bahwa saat ini Nova sedang menjalankan politik kepentingan dengan membentengi kekuasaan dan menjadikan 100 organisasi sebagai tameng baja terhadap kritik dimasa sisa jabatannya, kami juga menduga ini akan menjadi kekuatan Politiknya untuk menghadapi pertempuran Pilgub mendatang,” kata Martha.

Dalam kesempatan ini pihaknya juga ingin menyampaikan sikap politik kerakyatan pihaknya juga mendesak Gubernur Aceh untuk merealisasikannya, berikut 4 poin yang disampaikan;

1. Pemerintah Aceh harus menyiapkan skenario pertahanan ekonomi rakyat Aceh pasca Covid-19 atau Corona ini, karena saat ini krisis ekonomi sudah menjadi  nyata bagi rakyat.

2. Kami menolak vaksin secara Massal di Aceh.

3. Laksanakan Pasal 33 di Aceh dan hapus kapitalisasi Sumber Daya Alam di Aceh. 

4. Wujudkan demokrasi ekonomi demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Aceh.


Penulis : Mhd Fahmi