30 Juni 2020 | Dilihat: 983 Kali
Penggunaan Dana Covid Tidak Jelas, DPRA Minta Plt Gubernur Amanah Kelola Uang Rakyat
noeh21
Anggota Komisi II DPR Aceh Sulaiman SE. Foto: Ist
 

IJN - Banda Aceh | Penggunaan uang rakyat untuk penanganan Covid-19 di Aceh dinilai sangat tertutup. Dari 1,7 Triliun APBA yang diketahui publik, hingga saat ini belum jelas peruntukannnya kemana saja. Hal itu membuat DPR Aceh kembali angkat bicara.

Melalui Media INDOJAYANEWS.COM, Anggota Komisi II DPRA Sulaiman SE mengatakan, DPRA selaku perwakilan rakyat, harusnya tahu jelas penggunaan dana APBA selama penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Serambi Mekkah.

"Tapi, nyatanya hingga sekarang, kita masih bingung, dana refocusing untuk penanganan virus ini belum jelas peruntukannya. Padahal ini sudah era keterbukaan informasi publik," kata Sulaiman, Selasa 30 Juni 2020.

Anggota DPRA dari Partai Aceh ini menjelaskan, banyak aspirasi rakyat Aceh yang tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Aceh, yang dinilai sangat tertutup soal penggunaan anggaran.

"Karena itu, kita sangat serius meminta kepada Plt Gubernur Aceh, saudara Nova Iriansyah, amanah dan mengelola uang rakyat dengan baik. Pemerintah Aceh harus terbuka kepada publik," ujarnya.

Putra Aceh Besar ini juga mengaku, dirinya heran dengan kebijakan Pemerintah Aceh. Sebab, refocusing anggaran APBA untuk kepentingan rakyat Aceh. Sementara publik beranggapan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Anggapan itu bukan tanpa sebab. Selama 4 bulan pasca refocusing anggaran, ternyata rakyat bukan merasa lebih baik, justru saat ini kesenjangan terjadi di berbagai daerah. Banyak masyarakat mengeluh akibat kondisi ekonomi yang memprihatinkan," jelasnya.

Prihatin dengan situasi Aceh terkini, mantan Ketua DPRK Aceh Besar itu menyarankan, agar para penegak hukum juga lebih serius memantau penggunaan dana refocusing di Tanah Rencong, untuk kebaikan rakyat Aceh.

"Kita minta aparat penegak hukum, yaitu Polisi dan Jaksa serta KPK, untuk maksimal mengontrol kinerja keuangan Pemerintah Aceh sesuai arahan Presiden," harap Sulaiman.

Jika tidak dipantau secara ketat, tambahnya, bisa membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan yang menimbulkan keuangan Aceh kedepan oleh oknum tertentu yang sengaja mencari kesempatan dalam kesempitan.

"Sekali lagi, kita berharap Plt Gubernur serius mengelola uang rakyat, dan penegak hukum lebih maksimal mengontrol kinerja dan keuangan Pemerintah Aceh," demikian tutup Sulaiman SE.

Penulis: Hidayat. S
Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com