Bidik Predikat WBBM, Kemenkum Aceh Genjot Kualitas Pelayanan Hukum

IJN - Banda Aceh | Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh bersiap meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Setelah mengamankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), instansi ini kini fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Langkah ini menjadi bentuk tanggung jawab Kanwil Kemenkum Aceh dalam menjalankan reformasi birokrasi pasca-pemisahan kelembagaan, di mana fokus pelayanan kini sepenuhnya berada pada sektor hukum.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Aceh, Meurah Budiman, menegaskan seluruh jajaran wajib meningkatkan standar pelayanan. Menurutnya, predikat WBBM hanya bisa dicapai jika masyarakat merasakan langsung kemudahan layanan.

"Meraih WBK itu baru fondasi awal, tantangan sesungguhnya ada di WBBM. Kita harus buktikan bahwa pelayanan hukum di Aceh tidak hanya bersih, tapi juga cepat, responsif, dan tuntas. Ini tanggung jawab moral kami kepada masyarakat Aceh," kata Meurah Budiman di Banda Aceh, Rabu 3 Mei 2026.

Meurah Budiman menambahkan, penataan struktur organisasi (Orta) terbaru menuntut jajarannya bergerak lebih spesifik dalam memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani Harum Pinilihan, menjelaskan bahwa parameter utama kelulusan WBBM adalah indeks kepuasan masyarakat yang nyata.

"Fokus utama kami saat ini adalah menggeber inovasi di sektor pelayanan hukum, pendaftaran Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum (AHU), hingga harmonisasi regulasi daerah. Kami ingin masyarakat merasakan langsung kepastian layanan itu tanpa hambatan birokrasi," ujar Purwandani.

Untuk mendukung target tersebut, Kanwil Kemenkum Aceh mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna memangkas prosedur yang berbelit-belit serta menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.





Penulis: Hendria Irawan
Editor: Muhammad Zairin