IJN - Bireuen | Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T., menerima audiensi pemerintahan mahasiswa dari empat universitas di Kabupaten Bireuen. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference, Pendopo setempat, Rabu 11 November 2026.
Dalam audiensi ini, mahasiswa mempertanyakan proses dan progress rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Sumatra yang terjadi di Bireuen.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen, Mawardi, S.STP., M.Si., yang bertindak sebagai moderator, membuka pertemuan tersebut dengan penjelasan bahwa pelaksanaan pemulihan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemkab Bireuen.
Kegiatan penanggulangan pasca bencana termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan kerja sama Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, perguruan tinggi dan mahasiswa dengan prinsip pembangunan build back better, safer, and sustainable.
Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim, Reza menyampaikan berdasarkan penilaian mereka, pemerintah lamban dalam melakukan pemulihan. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung hingga 2028, dinilai oleh mahasiswa terlalu lama.
Apalagi saat ini, katanya, warga di Kecamatan Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Kecamatan Juli mereka resah dengan ancaman banjir susulan akibat dari sedimentasi sungai belum dikeruk.
Presiden Mahasiswa Universitas Almuslim tersebut juga menyoroti kenaikan harga pangan dan bahan bangunan, sulitnya penerapan gotong royong di era modern, dugaan faktor hulu seperti penggundulan hutan, serta belum adanya jawaban konkret dari Forkopimda dan dinas terkait atas keluhan masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen, Ir. Marwan, status penanggulangan bencana di Bireuen masih dalam masa transisi menuju rehab-rekon.
Proses penanggulangan pascabencana, termasuk pemulihan, tidak bisa dilakukan dalam tempo yang singkat.
Dijelaskan, pada proses ini membutuhkan waktu untuk mendata, merencanakan dan penganggaran, serta sumber daya dukung lainnya.
Menurutnya, pemulihan dimulai dari pendataan, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian/lembaga yang memegang tanggung jawab utama.
Marwan menjelaskan, tiap kementerian/lembaga memiliki tanggung jawab berbeda. Sementara pemerintah kabupaten bertugas melakukan pendataan dan melakukan koordinasi.
Disebutkan, pemulihan sungai yang terdampak berada di bawah tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara untuk penanggulangan jalan dan jembatan besar menjadi tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum.
Marwan juga menjelaskan untuk pembangunan rumah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra, berada di bawah tanggung jawab/kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Bupati Bireuen H. Mukhlis,S.T, dalam pertemuan tersebut memberikan apresiasi kepada mahasiswa dari empat universitas yaitu Universitas Almuslim, Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh (UMMAH), Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dan Universitas Islam Aceh (UIA).
Kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa, memiliki arti tersendiri yang sangat penting bagi pemulihan daerah yang telah dihantam bencana alam. Bupati menyampaikan ruang dialog selalu terbuka kepada siapa saja termasuk mahasiswa, katanya.
Pengawasan yang dilakukan oleh mahasiswa, memiliki dampak bagus bagi daerah. Ia menyatakan kolaborasi mahasiswa dan pemerintah sangatlah penting, supaya pembangunan dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih tangguh.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin