IJN — Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen memperkuat sinergi dalam menjalankan misi kemanusiaan serta penanganan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam silaturahmi jajaran Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Bireuen bersama Bupati Bireuen Ir. H. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam 28 Agustus 2026.
Pertemuan itu sekaligus menjadi bagian dari persiapan pelantikan Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PMI Kabupaten Bireuen Edi Saputra, S.H., M.M., bersama jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI. Bupati Mukhlis hadir dalam kapasitasnya sebagai Pelindung PMI Kabupaten Bireuen.
Dalam pertemuan yang berlangsung akrab itu, Bupati Mukhlis menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PMI, relawan dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk hadir dan mengayomi masyarakat, terutama ketika menghadapi kondisi darurat maupun proses pemulihan pascabencana.
“Saya selaku bupati dan kepala daerah sudah semestinya mengayomi, apalagi ini menyangkut misi kemanusiaan,” ujar Mukhlis.
Mukhlis juga menjelaskan mekanisme dukungan anggaran dan bantuan dalam penanganan pascabanjir yang sebagian bersumber dari kementerian maupun lembaga terkait. Setiap program memiliki mekanisme dan sektor penanggung jawab masing-masing.
Karena itu, menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai proses penanganan pascabencana.
Bupati juga membuka ruang koordinasi yang lebih luas bagi PMI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan.
Sementara itu, Ketua PMI Bireuen Edi Saputra mengatakan PMI berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah.
Edi mengapresiasi perhatian dan dukungan Bupati Bireuen terhadap keberadaan PMI, termasuk keterlibatan pemerintah dalam penanganan bencana banjir.
Menurutnya, kedekatan pemerintah dengan relawan merupakan modal penting dalam membangun gerakan kemanusiaan yang lebih efektif.
Ia menilai penggunaan jersey PMI oleh Bupati Mukhlis saat bersama relawan juga menjadi simbol kedekatan kepala daerah dengan gerakan kemanusiaan.
“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” kata Edi.
Edi menegaskan PMI harus menjadi ruang bersama bagi seluruh elemen masyarakat. Perbedaan latar belakang, pandangan maupun pilihan tidak boleh menghambat kerja-kerja kemanusiaan.
Semangat tersebut, katanya, juga tercermin dalam komposisi kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang melibatkan berbagai unsur dan latar belakang masyarakat.
“Di PMI, kepentingan kemanusiaan harus ditempatkan di atas segala perbedaan,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Edi juga menyampaikan susunan kepengurusan PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031 yang akan dilantik.
Terkait pelantikan, Bupati Mukhlis meminta panitia terlebih dahulu menyusun konsep dan rundown kegiatan secara lengkap sebelum menentukan waktu pelaksanaan.
PMI mengusulkan pelantikan dikemas di ruang terbuka. Konsep tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda internal organisasi, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan PMI kepada masyarakat.
Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya hubungan yang kuat antara pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan masyarakat, sedangkan PMI memiliki jaringan relawan serta pengalaman dalam kerja-kerja kemanusiaan.
Sinergi keduanya diharapkan semakin kuat seiring dengan akan dilantiknya Pengurus PMI Kabupaten Bireuen masa bakti 2026–2031.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
