IJN - Jakarta | Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) mengundang Organisasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Nusantara untuk membahas penangganan fakir miskin dan penyusunan Draft Nota kesepahaman, Selasa 23 April 2019.
“Kementerian Sosial RI dalam hal ini organisasi UKM IKM Nusantara diundang untuk membahas penangganan fakir dan penyusunan draft Nota Kesepahaman,” kata ketua umum UKM IKM Nusantara Hj. Chandra Manggih Rahayu.
Candra Manggih Rahayu menambahkan, dalam penyusunan Draft Nota Kesepahaman ini disampaikan beberapa point penting, yang tercantum bertujuan untuk memberdayakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sudah terbentuk.
“Kementerian Sosial yakni Direktorat penangganan fakir miskin menyiapkan dan menyerahkan data kelompok usaha bersama yang telah terbentuk kepada organisasi perkumpulan UKM IKM Nusantara,” ujarnya.
Untuk itu, lanjutnya, kami mengadakan kegiatan Pelatihan peningkatan kompetensi dan pelatihan keterampilan bersama di lingkungan Kemensos RI.
“Nota kesepahaman masih disesuaikan dan dimatangkan bersama Direktorat penangganan fakir miskin dan nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun,” terangnya.
Untuk jadwal penandatanganan Nota kesepahaman akan dijadwalkan dalam waktu dekat ini dan akan dikabarkan bila sudah disepakati antara kedua belah pihak,” ucapnya.
“Semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi organisasi UKM IKM Nusantara untuk selalu bermanfaaat bagi para pelaku usaha kecil khususnya anggota UKM IKM Nusantara,” demikian Hj. Chandra Manggih Rahayu.
Penulis : Rudi H
Editor : Mhd Fahmi
