IJN - Bogor | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan unjuk rasa di depan gerbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Massa Mendesak Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan dan petugas KPPS yang meninggal saat bertugas pada Pemilu Tahun 2019.
Koordinator lapangan Ikhsan Awaludin dalam orasinya menggatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga harus bertanggung jawab atas keluarga korban meninggal kedepannya.
“Sudah banyak korban para petugas KPPS pada Pemilu 2019 dan di tambah lagi 8 orang meninggal dunia, dan puluhan orang luka-luka dalam aksi damai di Jakarta pada 21-22 Mei kemarin,” ungkapnya.
“Korban jiwa dan luka pada pemilihan presiden-wakil presiden serta legislatif pada tahun 2019 ini membuat kami mahasiswa berduka,” imbuhnya.
Menurutnya, Banyaknya Petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban dalam pesta demokrasi ini, di sebabkan adanya mekanisme kerja yang tidak sesuai aturan.
“Kami sebagai Mahasiswa Muhammadiyah Melihat duka cita dalam pesta demokrasi 2019 ini, ratusan mahasiswa Muhammadiyah akan menggelar aksi kemanusiaan, mengenai banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pesta demokrasi ini, berarti ini di karnakan mekanisme kerja yang tidak sesuai aturan,” paparnya.
Berikut Tuntutan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ;
1. Mendesak Pemerintah untuk menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan petugas KPPS yang meninggal saat bertugas pada Pemilu Tahun 2019.
2. Mendesak Pemerintah untuk merevisi dan menguji kembali Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang tidak sesuai ketika dalam tahap implementasi.
3. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengusut tuntas tragedi di balik kematian + 600 orang petugas KPPS pada Pemilu Tahun 2019.
4. Mengutuk keras tindakan refresifitas yang dilakukan aparat pada aksi damai tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Penulis : Ruddy Setiawan
Editor : Mhd Fahmi