IJN - Sinabang I Sejak diterbitkan surat dari DPRK nomor 550/188/DPRK/2016 pada 21 Juli 2016 prihal keluhan petani sawit masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Simeulue, berdasarkan laporan masyarakat kepada DPRK Simeulue bahwa adanya penundaan penyeberangan sawit milik masyarakat oleh Kapal Ferry yang lebih mengutamakan pengangkutan sawit milik Kasamaganda.
Pada 16 Juli 2016, DPRK melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Kolok menindaklanjuti laporan masyarakat. Kemudian pada 21 Juli 2016 DPRK melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas Perhubungan dan ASDP, setelah itu DPRK memutuskan untuk lebih mengutamakan pengangkutan sawit milih masyarakat ketimbang milik Kasamaganda.
Sejak saat itu, Kasamaganda kewalahan mengirim Tandan Buah Segar (TBS) ke daratan Sumatera, di tahun 2017 Kasamaganda melayangkan surat untuk dikabulkan kuota pengangkutan TBS milik Kasamaganda, namun tercatat hingga kini permohonan itu belum juga dikabulkan.
Narmiadin, S. Sos, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue pada saat itu melayangkan surat pada 29 Mei 2017 kepada Kasamaganda bahwa pihaknya belum bisa mengabulkan permintaan pengiriman kuota TBS melalui kapal Ferry dikarenakan lebih mengutamakan penyeberangan kenderaan milik masyarakat serta angkutan TBS masyarakat Simeulue.
Hal inilah yang menjadi penyebab Kasamaganda tidak bisa menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke kas daerah Pemkab Simeulue.
Disamping itu, antara Pemkab Simeulue dan Kasamaganda belum pernah sekalipun melakukan pertemuan untuk membahas mengenai keberlanjutan pengelolaan kebun sawit yang saat ini masih ditangani oleh Kasamaganda.
Amri Isa Safani, yang dihubungi mengaku bahwa saat ini Kasamaganda tengah mempersiapkan surat untuk meminta Pemda Simeulue duduk bersama, Senin 18 Februari 2019.
"Kita sedang siapkan surat kepada Pemda Simeulue untuk duduk bersama membahas masa depan kebun sawit, semoga Pemda Simeulue menyahuti niat baik dari Kasamaganda,"tutupnya.
