IJN - Meulaboh | Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Muhammad Ardiningrat Hidayat, menegaskan komitmen Kemenkum Aceh dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli).
Hal itu disampaikan Ardiningrat saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Saber Pungli UPP Aceh Wilayah Barat yang digelar di Meuligoe Hotel, Aceh Barat, Selasa 3 Juni 2025.
Lihat juga : Kemenkum Aceh Verifikasi DPP Partai Perjuangan Aceh, Ini Harapan Kakanwil Meurah Budiman
Dalam kegiatan tersebut, Ardiningrat hadir mewakili Kemenkum Aceh yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Satgas Saber Pungli UPP Aceh.
Dalam paparannya, Ardiningrat menjelaskan sejumlah langkah strategis yang telah dan akan dilakukan Kemenkum Aceh untuk memperkuat upaya pencegahan pungli, khususnya di unit-unit layanan publik.
"Kami terus menjaga eksistensi, konsistensi, dan komitmen Kemenkum Aceh dalam upaya pencegahan pungli. Ini bukan hanya program, tapi bagian dari budaya kerja yang terus dibangun," ujar Ardiningrat.
Lihat juga : Perluas Perlindungan Pekerja, Kejati Aceh dan BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan RAN 2025
Ia menyebut, internalisasi nilai anti-pungli kepada jajaran ASN di Kemenkum Aceh terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, pihaknya juga membentuk tim pengawasan internal serta membuka akses pengaduan masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas layanan.
"Sinergi lintas sektor juga kami perkuat. Pencegahan pungli harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sendiri. Harus ada sistem, pemantauan, dan komitmen bersama," jelasnya.
Lihat juga : Bank Aceh Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Layanan Prima
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Ketua Satgas Saber Pungli UPP Aceh dan dihadiri unsur Forkopimda serta instansi vertikal lainnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan pungli berjalan efektif.
Penulis: Hendria Irawan
Editor: Redaksi
