IJN - Banda Aceh | Sebelumnya Provinsi Aceh sempat dihebohkan dengan mendapatkan status Provinsi termiskin di Sumatera, salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di Aceh.
Karena itu, Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Mairizal memandang perlu meminta KPK untuk melakukan upaya penindakan terhadap berbagai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Aceh.
Koordinator MPO Aceh, Syakya Mairizal pada Jum'at (26/03) kemarin, langsung menyerahkan berkas dokumen dugaan korupsi di Aceh kepada ketua KPK, Firli Bahuri di gedung DPRA.
Baca Juga: Besok, Puluhan Massa Akan Gelar Aksi Minta KPK Tangkap Koruptor di Aceh
Penyerahan berkas dokumen oleh Syakiya Mairizal kepada ketua KPK usai mengisi rapat koordinasi pemberantasan Korupsi terintegrasi bersama ketua DPRA dan sejumlah anggota DPR Aceh. Dokumen tersebut diterima langsung ketua KPK Firli Bahuri.
"Hari ini kita menyerahkan laporan dugaan atau indikasi tindak pidana korupsi langsung kepada Ketua KPK,"kata Syakya Meirizal, Koordinator MPO Aceh, kepada INDOJAYANEWS.COM, Sabtu 27 Maret 2021.
Baca Juga: Ketua KPK Tiba di Aceh, Ada Apa?
Ia membeberkan dugaan korupsi tersebut diantaranya, pengadaan mobiler dan alat peraga, pembuatan tempat cuci tangan dan wastafel dilingkungan Disdik Aceh.
Bahkan, Pembangunan Gedung Oncology di RSUZA Dugaan korupsi dalam proses pelelangan proyek jalan multiyears dan jembatan kilangan di Dinas PUPR, dugaan korupsi pengadaan bibit ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan. Pengadaan Sapi di Dinas Peternakan dan beberapa kasus lain.
"Tadi kita hanya menyerahkan sebagian dokumen. InsyaAllah segera kita kirim dokumen dan data lengkap ke KPK. Kita tentu saja menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan data dan dokumen penting sehingga kita punya bahan untuk dilaporkan pada pihak KPK,"ungkap
Syakya Meirizal
Baca Juga: Provinsi Aceh Termiskin se Sumatera, Kantor Gubernur Dapat Karangan Bunga
Syakya berharap pimpinan KPK tidak cukup hanya sekedar melakukan pencegahan dan sosialiasi. Karena masyarakat terus mencium aroma korupsi dalam tata kelola anggaran dan pembangunan di Aceh
Ia juga meminta meminta KPK untuk segera melakukan operasi penindakan guna menangkap oknum-oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. "Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Semua pihak yang terlibat yang terlibat harus ditangkap. Baik eksekutif maupun legislatif,"tegasnya
"KPK tentu punya keunggulan dibandingkan institusi penegak hukum lainnya. Mereka punya otoritas dan resource yang tidak dimiliki lembaga lain. Karena itu tak ada alasan bagi KPK untuk tidak menangkap para koruptor yang masih terus menggerogoti uang rakyat. Kami percaya, KPK akan segera meringkus tikus - tikus rakus yang telah memiskinkan rakyat Aceh,"demikian tutupnya
Sebelumnya diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Komjen Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si, berkunjung langsung ke Provinsi Aceh, pada hari Rabu (24/3) kemarin.
Saat tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Ketua KPK bersama sejumlah stafnya disambut langsung Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, S. H, dan Pejabat Utama Polda Aceh.
Penulis: Hendria Irawan
