IJN - Subulussalam | Kondisi keuangan Pemerntah Kota Subulussalam hingga kini masih sakit. Buktinya, hingga kini ada Rp 15 miliar uang kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018 yang telah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan ke rekanan.
Mengenai hutang pemerintah kepada rekanan itu dibenarkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Zulkarnai, yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu 6 Februari 2019.
Zulkarnain menjelaskan, secara prosedural semua proses sudah dilaksanakan DPUPR namun tertahan di Badan Pengelolaan Keuangan. “Di bagian saya saja ada Rp 9,7 miliar, yang belum dibayar," ungkap Zulkarnain.
Menurut Zulkarnain, dana Rp 9,7 miliar tersebut meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 5 miliar lalu APBK Rp 4,7 miliar. Rata-rata, lanjut Zulkarnain, proyek yang ditanganinya belum lunas, ada yang baru terbayar 30-60 persen.
Selain di bagiannya, dibagian program juga terdapat hampir Rp 6 miliar hutang kegiatan 2018 yang hingga sekarang juga belum di lunasi. Sehingga total utang kegiatan DPUPR tahun 2018 yang belum dibayar mencapai Rp 15 miliar.
Zulkarnain mengaku tak paham apa yang membuat tersendatnya pembayaran kegiatan proyek 2018 di sana. Semua proses sudah tuntas namun pihak keuangan belum juga membayarkan ke rekanan. Bahkan, kata Zulkarnai, pada proses dana DAK itu mereka setiap bulan melaporkan progress melalui emoney.
"Bahkan kami sering ditanya oleh pusat kenapa hanya progress pekerjaan fisik sudah 100 persen, sementara pembayaran belum sampai 100 persen. Sebab, secara prosedur sudah kita selesaikan dari Dinas PU selanjutnya mengenai pencairan itu ranahnya di keuangan bukan dinas pekerjaan umum," pungkas Zulkarnain.
Penulis : AB
Editor : Hidayat S
