IJN - Aceh Timur | Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh, Eri Ezi, menilai selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak memiliki parlemen, Rabu, 10 Juni 2020.
Mahasiswa yang juga warga Aceh Timur ini melihat dari sisi pengawasan yang minim dari DPRK setempat terhadap Pemerintahan Eksekutif di Kabupaten Aceh Timur. “Sebagai Legislatif seharusnya ketua DPRK beserta anggotanya benar-benar gunakan hak pengawasannya, karena esensi dari DPRK ini adalah mengawasi tikus-tikus berdasi, jangan kemudian DPR bercumbu mesra dengan Pemerintah (Eksekutif)," ujar Eri.
Ditengah kondisi menghadapi pandemi Covid-19, aktivis LMND Aceh ini menilai Aceh timur sedang kekosongan DPR terutama dalam menjalankan hak pengawasannya sebagai Legislator. Bahkan, Ia menyebutnya semua yang menduduki kursi DPRK Aceh Timur saat ini ‘krisis ideologi dan krisis pemikiran.
“Aceh Timur sedang tidak memiliki Parlemen atau DPR, ditengah pandemi seperti ini mereka kalem bahkan tidak pernah gunakan haknya sebagai pengawas, seharusnya mereka aktif dalam mengawal kebijakan," tuturnya.
Eri juga menyinggung terkait penggunaan anggaran Covid-19 untuk Aceh Timur sebesar 30,7 Miliar. Ia juga meragukan posisi ketua DPRK saat ini yang dinilai Pro-kepada Eksekutif, bukan kepada rakyat.
“Banyak kebijakan Eksekutif hari ini minim pengawasan dari Legislatif, saya rasa DPRK Aceh Timur periode 2019-2024 ini banyak yang krisis ideologi, krisis pikiran hingga krisis moral," tutup Eri.
Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan oleh Nanda Rizki dari Gerakan Mahasiswa Timur (Germatim) "Melihat kondisi dan situasi Aceh Timur saat ini, dengan segala kebijakan dari Pemerintah (Eksekutif) yang dinilai jauh dari harapan rakyat, namun sayangnya pihak parlemen atau DPR tidak bergerak untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan," katanya.
Menurut Germatim, perlu dievaluasi kembali kinerja ketua DPRK Aceh Timur yang dinilai seperti keong. Seharusnya Ketua DPR benar-benar hadir dalam posisi sebagai pengawasan terhadap kebijakan Eksekutif, dan terus pro-aktif serta memihak kepada kepentingan rakyat.
"Kepada semua Ketua Partai yang mendapatkan kursi di DPR, perlu mengevaluasi kinerja anggota yang diusung, terutama kepada ketua partai yang Mengusung Ketua DPRK Aceh Timur,” pungkas Nanda Risky.
Penulis : Mhd Fahmi
