Ratusan Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPRK Aceh Barat

IJN - Aceh Barat | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli untuk Rakyat (Gempur) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Simpang Pelor, Meulaboh, Senin 11 April 222.

Dalam aksi yang digelar sejak Pukul 10.00 WIB, ratusan mahasiswa menuntut tolak penundaan pemilu, tolak kenaikan BBM, Tolak kenaikan PPN, segera mengesahkan Qanun pertanahan, transparansi dana JKA dan DOKA serta merevisi Qanun Jinayat.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Mullah Oges mengatakan, pihaknya menggelar aksi demontrasi menuntut penolakan penundaan pemilu, penolakan kenaikan BBM, PPN dan mengesahkan qanun pertanahan.

“Kami menolak penundaan pemilu, penolakan kenaikan harga BBM dan gas elpiji, penolakan terkait dengan kenaikan PPN 11 persen, mengatasi kelangkaan bahan pokok, dan mengatasi melonjaknya harga bahan pokok,” katanya.

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Samsi Barmi didampingi Wakil Ketua I Ramli dan H. Kamaruddin Wakil Ketua II beserta anggota menjumpai langsung ratusan peserta aksi demo.

Ia mengaku, sengaja turun langsung untuk mengawal proses jalannya aksi demonstrasi  yang dilayangkan oleh ratusan mahasiswa. “Sengaja turun dan gabung bersama mahasiswa. Ini kan bulan Ramadan, kita mau melihat apa yang menjadi tuntutan biar cepat, kita turun ke sini termasuk mengawal,”kata dia 

Selain itu, ia mengakui, mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa, bahkan pihaknya ikut mendatangi petisi terkait poin poin dalam tuntutan tersebut.

"Kita mendukung aksi yang dilakukan adek adek mahasiswa, karena ini tuntutan masyarakat, ini akan kita menyurati DPRA dan DPR RI,"demikian tutupnya.

Untuk diketahui, Adapun poin poin dalam petisi tuntutan tersebut yakni ;

Pertama, DPRK Aceh Barat akan menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan Penundaan Pemilu serentak 2024

Kedua, DPRK Aceh Barat akan menyurati DPRA dan DPR RI terkait penolakan BBM Dan LPG

Ketiga, DPRK Aceh Barat akan menyurati DPRA dan DPR RI  terkait penolakan Kenaikan pajak penambahan nilai (PPN)  11 %

Keempat, DPRK Aceh Barat akan menyurati dan mendesak DPRA segera mengesahkan Qanun pertanahan

Kelima, DPRA Aceh Barat akan menyurati dan mendesak DPRA untuk melakukan transparansi anggaran dana JKA dan DOKA

Keenam, DPRK Aceh Barat akan menyurati dan mendesak DPRA untuk segera merevisi Qanun Jinayat

Ketujuh, DPRK Aceh Barat akan menyurati dan mendesak DPRA untuk dapat mengatasi Kelangkaan bahan pkok dan pengatasi pelonjakan harga bahan pokok di Aceh.

Aksi demonstrasi oleh ratusan mahasiswa itu berlangsung tertip dengan dikawal ketat aparat kepolisian.


Penulis : Hendria Irawan