IJN – Banda Aceh | Pekan terakhir publik dihebohkan dengan Pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Dahlan Jamaluddin dengan harga lebih Rp 1 miliar. Bahkan, hal itu menuai kritikan dari netizen.
Pada konferensi pers di DPRA, Senin (5/7) kemarin, Dahlan menyebut pengadaan tersebut bukan usulannya dan Ia meminta maaf kepada rakyat Aceh.
Seperti diketahui, dalam daftar harga yang viral di media sosial, beberapa barang dan jasa untuk rumah jabatan ketua DPR Aceh di antaranya renovasi ruang tamu dan ruang tengah Rp 200 juta, gorden Rp 198 juta, dan wallpaper Rp 150 juta.
Baca Juga: KMPA Dukung Penyidik KPK Periksa Perizinan PLTU 3-4 Nagan Raya
Selain itu, juga ada pengadaan ambal Rp 140 juta, lemari pakaian Rp 150 juta dan sejumlah barang lainnya. Pembelian barang-barang itu disebut menggunakan APBA 2021.
Data yang viral bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) APBA 2021.
Baca Juga:
KPK Buka Penyelidikan Proyek PLTU 3-4 Nagan Raya
Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian kepada INDOJAYANEWS.COM mengatakan, seharusnya alokasi angggaran di rumah Dinas tersebut secara tegas ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin membatalkannya.
"Karena dengan cara meminta maaf tapi alokasi anggaran itu tetap jalan, saya pikir ini juga sama saja,"kata Alfian kepada INDOJAYANEWS.COM, Rabu 7 Juli 2021.
Baca Juga: Soal WNA Masuk RI, Luhut: Nggak Ngerti Masalah Jangan Asal Ngomong!
Alfian menyebut, bahkan lebih hebatnya lagi jika ketua DPR Aceh menolak secara tegas terhadap pengalokasian dana tersebut.
"Soal klarifikasi minta maaf, publik tidak melihat soal itu, namun publik melihat sejauh mana kepekaan dan rasa keadilan kepada masyarakat, dengan kondisi Aceh yang hari ini bertahan ditengah krisis ekonomi akibat Pandemi Covid-19,"sebut Alfian.
"Saya pikir ketua DPR Aceh harus memiliki jiwa besar untuk menolak secara tegas alokasi anggaran itu,"tambah Alfian.
Lanjutnya, namun jika ketua DPR Aceh tetap menikmati anggaran tersebut dengan hanya meminta maaf, hal itu sama bodohnya ketika mendapat kekerasan saat konflik Aceh berkecamuk yang juga dengan minta maaf.
Alfian menegaskan, dalam hal ini harusnya Partai Aceh (PA) yang merupakan keterwakilan Ketua DPR Aceh saat ini yang juga merupakan kader
Partai Aceh, saya pikir Partai Aceh juga harus peka terhadap hal ini.
Baca Juga:Milad PA ke 14 Tahun, Mualem: Banyak Tantangan Dihadapi Partai Aceh
"Jangan biarkan jika ada Kader Partai Aceh melakukan kecerobohan disaat rakyat Aceh sedang tertimpa musibah pandemi Covid-19 yang sangat krisis secara ekonomi, jika pejabat negara menikmati anggaran rakyat yang secara semena-mena digunakan, ini juga tidak dibenarkan,"tegasnya.
Alfian berharap partai politik yang ada kursi di DPRA jika ada kader-kader yang mau mencoba “menjarah” APBA harus dihentikan, kalau dibiarkan maka sama saja. "Karena publik di Aceh sudah sangat jenuh dengan hal tersebut, baik dalam hal kebijakan anggaran pengadaan Hp, dan Rumah Dinas Ketua DPRA, saya pikir ini kebijakan yang tidak waras,"ungkapnya.
"Ketua DPR Aceh harus menolak secara tegas dan menolaknya harus di umumkan ke publik, tidak cukup dengan minta maaf,"demikian tutup Alfian
Penulis: Hendria Irawan
