IJN - Bireuen | Pemerintah Kabupaten Bireuen berharap kepastian penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Pasalnya, dari puluhan ribu kepala keluarga (KK) yang telah diusulkan, baru 4.760 KK yang menerima bantuan.
Harapan tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd., didampingi Waled Nu, saat menemui Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jombang, Jawa Timur, baru baru ini.
Hal ini sebagaimana disampaikan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bireuen, Mursyidin M. Sos, Selasa, 1 September 2026.
Dalam pertemuan itu, kata Mursyidin, Alfian meminta penjelasan langsung mengenai perkembangan usulan Jadup Bireuen yang hingga kini masih menunggu proses di tingkat pemerintah pusat.
“Kami memahami bahwa penyaluran bantuan harus melalui proses verifikasi, validasi dan pemadanan data. Namun masyarakat juga membutuhkan kepastian. Karena itu, kami ingin mengetahui secara jelas apa kendala yang masih menyebabkan sebagian usulan Jadup Bireuen belum tersalurkan,” jelas Mursyidin mengutip percakapan Plt Kadis Sosial Bireuen tersebut.
Disebutkan, menanggapi hal tersebut, Gus Ipul meminta direktur terkait bidang kebencanaan memberikan penjelasan teknis mengenai perkembangan usulan Bireuen.
Dari penjelasan tersebut, kata Mursyidin, diketahui bahwa Kabupaten Bireuen saat ini berada dalam antrean tahap 10, sementara proses penyaluran di Kementerian Sosial sedang berjalan pada tahap 9.
Kemudian Gus Ipul menegaskan, kondisi tersebut bukan berarti bantuan untuk Bireuen dihentikan. Usulan masih diproses dan menunggu tahapan sesuai mekanisme yang berlaku di Kemensos, jelas Mursyidin.
Berdasarkan data Dinas Sosial Bireuen, katanya, pengusulan Jadup dilakukan secara bertahap. Tahap pertama mencakup 4.943 KK, tahap kedua sebanyak 703 KK yang sebagian besar merupakan korban relokasi rumah, tahap ketiga 1.788 KK, tahap keempat sebanyak 20.593 KK, dan tahap kelima sebanyak 2.567 KK.
Selain itu, terdapat sekitar 3.000 KK yang masih berstatus gantung dan membutuhkan proses verifikasi serta pemadanan data.
Dari keseluruhan proses tersebut, baru 4.760 KK yang telah menerima Jadup, sementara penerima lainnya masih menunggu proses lebih lanjut di tingkat pusat.
Karenanya, lanjut Mursyidin, Pemkab Bireuen melalui Plt Kadis Sosial, Alfian menegaskan komitenya untuk terus mengawal proses tersebut dan tidak berhenti setelah mengajukan data kepada pemerintah pusat.
“Posisi kami jelas, bukan mencari siapa yang salah. Kami ingin memastikan apa kendalanya, bagaimana tahapannya, dan kapan masyarakat bisa mendapatkan kepastian. Kalau memang prosesnya sedang antre dan berjalan, tentu kami perlu menjelaskan itu kepada masyarakat secara terbuka,” tegas Alfian seperti yang disebutkan Mursyidin.
Lebih lanjut dijelaskan, penyaluran jadup adalah melalui mekanisme transfer dari Kemensos ke lembaga penyalur, yaitu Kantor Pos dan langsung diambil oleh penerima berdasarkan undangan dari Kantor Pos.
"Jadi tidak benar bahwa dana itu ditransfer ke daerah dan mengendap di kas daerah,” jelasnya.
Penulis | Amiruddin
Editor | Muhammad Zairin
