IJN - Simeulue I Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Simeulue melakukan audiensi dengan sejumlah Anggota DPRK Simeulue di ruang rapat paripurna, Jumat 02 Agustus 2019.
Dihadiri 11 Anggota DPRK, termasuk Ketua Pansus serta sekretaris dan anggota pansus.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRK Simeulue, Hasdian Yasin, SP.
Dalam audiensi tersebut membahas mengenai keberadaan Pansus serta mempertanyakan tahapan tahapan yang dilakukan pansus terkait video yang diduga melibatkan Bupati Simeulue.
Koordinator JKMA Simeulue, Ridwanto mengatakan ini merupakan murni kasus hukum dan harus melibatkan penegak hukum untuk mengusut pelaku maupun penyebar video yang diduga berasal dari handphone salah seorang Anggota DPR Simeulue.
"Kasus ini harus diselesaikan secara hukum bukan dengan penyelesaian secara politik,"kata Ridwanto.
Ridwanto juga menjelaskan bahwa kasus ini merupakan ranahnya penegak hukum, JKMA justru ingin mendorong DPRK agar melibatkan penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Sebab Koordinator JKMA ini pun menegaskan tidak ingin lembaga DPR terjebak dalam kepentingan tertentu.
Sementara Alimas Junsa, salah seorang tim pengkajian kebijakan publik di JKMA mengaku menyesali pansus yang cepat berakhir sebelum masa SK Pansus berakhir pada 10 Agustus mendatang.
Bahkan ia mempertanyakan apakah tim pansus sudah mengundang untuk mendengarkan pendapat dari berbagai kalangan baik dari pakar hukum maupun pakar IT.
Justru kesan pansus berkerja secara tergesa gesa hanya membutuhkan waktu empat hari dari tiga belas hari yang telah ditetapkan dalam sk.
"Harusnya pansus melakukan kajian otentik dengan mendatangkan pakar hukum dan pakar IT serta pihak yudikatif,"kata Alimas Bunda.
Selain itu Pansus juga dipertanyakan oleh Alimas Junsa yang juga sebagai salah seroang di Universitas Teuku Umar, dirinya bertanya apakah tim pansus DPR telah memanggil pihak perempuan yang ada di dalam video tersebut.
Sebab diketahui Pansus yang telah berakhir apakah diketahui belum melakukan studi banding ke beberapa wilayah sebagaimana yang pernah dijanjikan tim pansus akan melakukan studi banding.
Pansus juga diketahui tidak melakukan konsultasi dengan Gubernur Aceh serta di Aceh Tenggara dan dengan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Johan Jalla, yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR Simeulue priode 2009-2014, mengaku menyesali proses pansus secepat kilat, bahkan terhitung hanya empat hari dan telah dilakukan paripurna.
"Video yang beredar dari salah seroang angggota dewan mengapa tidak ada diselidiki,"tanya Johan Jalla.
Bahkan dirinya mempertanyakan kategori di dalam video apakah bercumbu atau berbuat mesum, seharusnya harus mendengarkan pendapat dari ahli video untuk memberikan pendapat.
Tanggapan tersebut mendapatkan perhatian dari salah seorang Anggota Pansus, Ihya Ulumuddin mengatakan proses yang dilakukan secara politik dikarenakan DPR hanya berhak mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti.
"Hal ini dilakukan semata mata untuk menjaga nama baik pemerintah daerah,"kata Ihya.
Pimpinan DPR hanya mengusulkan pemberhentian bupati atau wakil bupati kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh.
Bahkan Ihya menjelaskan rapat paripurna telah dihadiri memenuhi kuorum sebagaimana yang telah ditetapkan pada Kamis (01/08) kemarinn
"Nantinya merupakan wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili laporan DPRK Simeulue,"kata Ihya.
MA akan menguji dua alat bukti yang disodorkan oleh DPRK Simeulue adanya rekaman suara pernyataan bupati serta beberapa kliping berita.
"Keputusan DPR akan dikirimkan kepada MA untuk membuktikan apakah masuk ke dalam perbuatan tercela,"jelasnya.
Sementara Ihya tak menampik alasan pansus yang cepat berakhir dikarenakan faktor tidak tersedianya dana yang dialokasikan untuk pansus.
Pihaknya juga menyesali bahwa anggaran untuk pansus tidak dianggarkan.
"Anggota Pansus menggunakan uang pribadi untuk keperluan selama pansus berjalan,"tutup Ihya. (AA).
