IJN - Suka Makmue | Direktur Yayasan lembaga bantuan hukum advokasi dan keadilan aceh (YLBH AKA) Nagan Raya mendesak Pemerintah Aceh terkait dengan pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Kuala Tuha yang dinilai perlu perhatian penuh dan khusus dari Pemerintah provinsi Aceh
Direktur YLBH- AKA Muhammad Dustur mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati pemerintah Aceh terkait hal tersebut.
"Kita sangat prihatin terhadap masyarakat nelayan, karena tidak maksimal fasilitas dimiliki, mulai dari pembangunan lanjutan jety dan break water atau pemecah ombak dan fasilitas PPI yang sangat menyedihkan, dan ini butuh perhatian khusus pemerintah Aceh dalam hal ini PJ Gubernur,"kata Muhammad Dustur dalam keterangannya, Rabu 28 September 2022.
Dustur menyampaikan, bangunan yang dimiliki oleh PPI Kuala Tuha cuma butuh perhatian maksimal saja, maka sektor perikanan akan maju apabila ini ditindak lanjuti oleh pihak terkait.
"Kita berharap pemerintah Aceh atau pihak terkait jangan melihat sektor perikanan pada masyarakat nelayan kecil dengan sebelah mata, ini butuh perhatian penuh apabila ini selesai maka juga pemerintah akan tumbuh perekonomian maksimal sehingga pendapatan daerah dan pemerintah Aceh akan lebih baik untuk meningkatkan roda perikonomian Nelayan Nagan Raya,"tutupnya.
Sementara itu, hal serupa juga disampaikan oleh pihak koordinator PPI kuala Tuha Samsul Bahri.
Ia mengaku telah mengajukan sarana dan prasarana ke pemerintah Aceh melalui Dinas kelautan dan Perikanan Aceh.
Sementara itu, Zulferdri Kasi Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dikonfirmasi IndoJayaNews.com melalui WhatsApp, mengaku telah menerima informasi tersebut, namun pihaknya terkendala dengan anggaran.
"Pembangunan pemecah ombak harus ada perencanan dan kajian sebelum melakukan pembangunan, dan untuk penganggaran sudah dilakukan melalui Musrenbang dan pihak BAPPEDA sudah meverifikasinya, tinggal anggarannya tersedia atau tidak tersedia,"katanya.
"Kita saat ini terkendal dengan anggaran, dan pembuatan pemecah ombak di Kuala Tuha harus ada kajian dan perencanaan tidak boleh sembarang,"tutupnya singkat.
