IJN - Banda Aceh | Ditengah terpuruknya ekonomi rakyat Aceh dalam masa Pandemi Covid-19 atau virus corona, Pemerintah Aceh malah menganggarkan anggaran APBA 2020 untuk merehab ruang kerja Sekretariat Daerah.
Kebijakan Pemerintah Aceh yang dinilai lebih mengutakaman ruang kerja pejabat daripada memulihkan ekonomi rakyat ini mendapat sorotan dari Pengamat Ekonomi Aceh, Dr. Taufiq Abdul Rahim, SE., M.Si. Kepada Media INDOJAYANEWS.COM, Taufiq Abdul Rahim mengatakan bahwa kebijakan tersebut miris dan menyayat hati.
"Ini sungguh tidak rasional, tidak masuk akal, serta tidak beretika ditengah permasalahan Pandemi Covid-19 yang masih belum jelas terselesaikan serta mampu diatasi atau tidak," kata Dr. Taufiq Abdul Rahim, Sabtu 11 Juli 2020.
Taufiq Abdul Rahim mengungkapkan, sejak tahun 2019 hingga 2020, Pemerintah Aceh terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuai masalah, termasuk soal penggunaan anggaran APBA yang dinilai menguntungkan pejabat semata.
Contohnya, pada tahun 2019 lalu juga ada berbagai belanja untuk Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) bernilai miliaran rupiah untuk pengadaan/belanja komputer, pendingin ruangan, peralatan kantor, hingga mobil Kepala SKPA.
Saat ini, kembali mencuat persoalan pada APBA 2020 yaitu dana refocusing untuk mengatasi Covid-19 justru digunakan untuk rehabilitasi ruang kerja Sekretariat Daerah.
"Sangat miris terasa menyayat hati rakyat Aceh yang masih kesusahan serta sulit bangkit mengatasi dampak covid-19, namun dengan seenaknya Pemerintah Aceh menggelontorkan dana anggaran belanja publik APBA 2020 untuk keperluan atau kepentingan 'prestige' ruang kantor dan pejabat Aceh," katanya.
Yang aneh serta lucunya, kata dia, ada istilah atau analogi; "Pesawat dalam keadaan darurat, maka penumpang terlebih dahulu menggunakan masker atau pelindung dirinya sendiri, baru menolong orang lain".
"Ini analogi konyol dan rakus Pemerintah Aceh," ujar Taufiq Abdul Rahim.
Pengamat Ekonomi Aceh ini juga mengaku heran, karena berbagai kebijakan tersebut juga didukung oleh lemahnya kontrol legislatif. Atau antara eksekutif-legislatif dan birokrasi elite Aceh saling memanfaatkan peluang dan keuntungan untuk kepentingan dan kesenangan masing-masing.
"Jika saling menguntungkan, maka saling mendukung satu sama lain. Sehingga, masing-masing keinginan tercapai dengan menggunakan anggaran belanja publik APBA," katanya.
Pemerintah Aceh juga dianggap tanpa malu dan tidak beretika memanfaatkan belanja publik dengan keputusan politik anggaran menggunakan uang yang notabene milik rakyat untuk kekayaan diri, kelompok dan kroninya, serta saling mendukung untuk program dan proyek tidak rasional.
"Ini sangat tidak beretika menggunakan anggaran belanja publik APBA. Cerminan tidak beretika ini jangan terlalu dibanggakan dihadapan rakyat Aceh. Contoh kerakusan ini tidak membanggakan sama sekali bagi rakyat Aceh, seolah-olah perilaku ini merupakan kondisi "jamak" pejabat Aceh semakin terungkap pada rakyat," jelasnya.
"Meskipun dalam kehidupan yang susah dan kondisi krisis ekonomi serta kehidupan sedang melanda saat ini, elite Aceh ingin memanfaatkan kesempatan dan peluang untuk dirinya dan kelompoknya," demikian tutup Dr. Taufiq Abdul Rahim.
Penulis: Hendria Irawan
