IJN - Banda Aceh | Kaukus Peduli Aceh (KPA) meminta Pemerintah khususnya Pemerintah Aceh, agar lebih bijak dalam mengambil kebijakan terkait keberadaan perusahaan sawit di Aceh. Menurut Koordinator KPA, Muhammad Hasbar, kebijakan yang salah sama saja dengan 'membunuh' rakyat.
"Kita berharap Pemerintah lebih jeli melihat potensi ekonomi suatu daerah berbasis komoditi mayoritas dan melahirkan kebijakan tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan pula lahan sawit perusahaan diperluas, gejolak konflik lahan di masyarakat dibiarkan, dan banjir belum teratasi, lalu ingin memperluas akses dan pengembangan lahan sawit lagi. Inikan sama juga membunuh rakyat melalui kebijakan," kata Muhammad Hasbar, Rabu 8 Januari 2020.
Hasbar juga mendorong supaya Pemerintah Aceh, DPRA dan Forbes DPR RI agar sepenuhnya mendorong penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penundaan, Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit, serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit.
"Ini penting, agar perusahaan-perusahaan sawit dapat dievaluasi kembali. Karena kami yakin dan percaya, melihat sejumlah fakta yang ada, banyak perusahaan sawit di Aceh yang melanggar aturan," katanya.
Baca: Komoditi Sawit di Aceh Belum Menyentuh Kepentingan Masyarakat Kecil
Koordinator KPA itu pun mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang terjadi, mulai dari perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya seperti CSR dan Plasma, namun dibiarkan begitu saja menguasai lahan negara bahkan menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat, seperti kebun masyarakat yang diserobot dan seterusnya.
"Ini juga harus jadi perhatian penting Pemerintah, selain efek sawit terhadap bencana, penguasaan lahan dan tingkat perekonomian masyarakat di daerah yang luas sawitnya didominasi perusahaan," jelasnya.
Selain itu, kata Hasbar, masyarakat juga merindukan hadirnya kebijakan dan program solutif dari Pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, tidak diabaikan atau yang ujungnya mengorbankan masyarakat.
"Kita berharap Pemerintah dan para wakil rakyat benar-benar ikhlas dalam mengambil kebijakan, sehingga perekonomian masyarakat menengah ke bawah benar-benar tersentuh," harapnya.
Editor: Hidayat. S
