Banda Aceh | IJN - Ahli Perikanan yang juga Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja menyebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pudjiastuti telah sering membohongi publik tetkait kondisi laut dan perikanan Indonesia.
Wajan Sudja juga menilai, klaim yang selama ini disampaikan Menteri KKP Susi Pudjiastuti bahkan telah keluar dari akal sehat. "Lagi-lagi Mentri KKP yang sudah sering berbohong pada publik tidak bisa dipercaya. Setelah dua tahun berturut turut audit Keuangan KKP mendapat opini DISCLAIMER dari BPK RI kini dia membuat klaim yang tidak masuk di akal sehat," ujar Wajan Sudja.
Sebelumnya Susi mengklaim jumlah ekspor perikanan Indonesia meningkat 15,24 persen sebagaimana ditulis media Detik.com Senin (30/07/2018). "Ekspor kita selama tujuh bulan terakhir ini naik 15,24% dibanding tahun lalu. Ini baru tujuh bulan saja sudah bisa melewati satu tahun di tahun 2017," kata Susi.
Hal itu dipertanyakan Wajan Sudja. Menurutnya, penyampaian Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut sama sekalo tidak benar dan hanya pencitraan semata. "Bagaimana mungkin ekspor bisa meningkat jika sudah berbulan-bulan ribuan kapal nelayan Indonesia tidak bisa melaut?," tanya Wajan merasa heran dengan data penyampaian Susi yang dianggapnya hoax.
Wajan Sudja mengungkapkan, saat ini ribuan kapal nelayan Indonesia menumpuk di kolam pelabuhan Indonesia akibat beberapa hal.
"Lambannya penerbitan perpanjangan izin SIPI dari KKP dan dikeluarkannya Surat Edaran Sekjen Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Dirjen PSDKP KKP yang melarang para satuan kerjanya untuk tidak mengeluarkan SLO (Surat Laik Operasional) bagi kapal dalam kewenangan Pusat maupun Provinsi sehingga Syahbandar Kelautan Perikanan tidak bisa mengeluarkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)," ungkap Wajan.
Dikatakan Wajan, akibat tanpa kelengkapan dokumen SIPI, SLO dan SPB, nelayan tidak berani melaut karena terancam ditangkap aparat penegak hukum dan kapalnya terancam disita. "Sudah puluhan kapal nelayan terbakar di kolam pelabuhan Benoa dan Tegal akibat sesaknya kolam pelabuhan sehingga aspek keamanan di pelabuhan perikanan diabaikan," pungkasnya.
Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo) pun memohon perhatian Presiden untuk segera menegur Mentri KKP Susi Pudjiastuti dan mempercepat terbitnya SIPI, SLO dan SPB bagi kapal kapal nelayan.
