01 Mei 2021 | Dilihat: 1174 Kali
Gubernur Minta Pemerintah Kaji Kembali Pemberian Label Teroris terhadap KKB di Papua
noeh21
Gubernur Papua, Lukas Enembe
 

IJN - Jayapura | Pemerintah Pusat diminta melakukan pengkajian ulang atau meninjau kembali penyematan label teroris bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dilihat INDOJAYANEWS, disitus resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Lukas Enembe beranggapan bahwa sikap pemerintah mestinya bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi serta hukum bagi warga Papua secara umum.

Bahkan, pemerintah Papua sepakat bahwa segala tindakan sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua melalui Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, Muhamamd Rifai Darus pada Kamis (29/4) kemarin.

“Hanya saja, terorisme dinilai sebagai konsep yang masih diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Sehingga penetapan KKB sebagai kelompok teroris, dinilai perlu untuk ditinjau dengan seksama dan memastikan obyektifitas Negara dalam pemberian status tersebut,”kata Jubir Gubernur Papua, Muhammad Rivai Darus. Sabtu 1 Mai 2021.

Lukas Enembe menyebut, pemprov Papua lebih mendorong agar pihak TNI/Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang serta ciri-ciri khusus yang menggambarkan organisasi tersebut.

"Hal itu sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak atau salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,"sebutnya

Menurutnya, pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini kemudian ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan.

“Karenanya, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,”jelas ia.

Terakhir, Lukas Enembe memastikan rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.

“Hanya saja, Pemprov Papua menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua, dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” tutupnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan KKB di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri. Mahfud Md menegaskan pemerintah menyatakan KKB sebagai teroris.


 

Sumber:Website Pemerintah Provinsi Papua

Jl. Lampanah Kuta Alam Banda Aceh.
Kecamatan Kuta Alam.
Kota Banda Aceh
Provinsi Aceh
​​​​​​Email : redaksiindojaya@gmail.com



Redaksi menerima kiriman opini. Panjang opini 500 – 600 kata dan dikirim ke: redaksiindojaya@gmail.com