11 Jul 2019 | Dilihat: 548 Kali

Tokoh Masyarakat Diskusi Keumatan dan Kebangsaan

noeh21
Diskusi tokoh masyarakat di hotel Sofyan Jakarta. Foto Antoni Riansyah
      
IJN - Jakarta | Tokoh masyarakat menggelar diskusi dan sharing informasi terkait keumatan dan kebangsaan, acara tersebut digelar di Hotel Sofyan, Kamis 11 Juli 2019.

Dalam diskusi membahas tentang keumatan dan kebangsaan turut dihadiri, ustadz Yusuf M. Martak (Ketum GNPF-Ulama), ustadz Ahmad Shobri Lubis (Ketua DPP FPI), ustadz Slamet Ma'arif (Ketum PA 212) dan ustadz Muhammad Al Khathath (sekjen FUI) serta kaum emak-emak.

Ketua Alumni 212 Ustadz Slamet Maarif menyampaikan, Gerakan 212 dan Mujahid 212 akan memperjuangkan semua ketidak adilan. 

Lanjutnya, gerakan 212 & Mujahid 212 akan memperjuangkan apabila Al Quran diinjak-injak oleh konstitusi manapun. Masalah Prabowo untuk menjadi pemimpin negara republik Indonesia, secara konstitusi sudah selesai jadi jangan dipaksakan. 

"Namun, ummat Islam jangan terpecah belah. Kita harus bersatu berkondolidasi. Dan proses penyaringan mujahid semakin tersaring. Kami alumni 212, GNPF & FPI tidak terpecah, dan kami tetap solid di bawah kepemimpinan Habib Riziq Syihab,"kata Ketua Alumni 212 Ustadz Slamet Maarif.

Sementara Ketua GMJ Ust Namrudin DF dalam diskusi menyampaikan, pemilu kemarin adalah pembodohan politik. Keadaan ekonomi Ummat juga semakin berat dan tidak adil. 85% ekonomi Indonesia dikuasai Aseng & Asing. 

Dalam beberapa waktu lalu Mahkamah Kontitusi (MK) telah memutuskan menolak permohonan pasangan nomor urut dua, Prabowo-Sandi dan menyatakan pasangan Jokowi-Amin nomor urut satu menjadi presiden dan wakil presiden RI dalam lima tahun kedepannya. 

Sedangkan sekjen FUI, Ustadz M Al Khaththath menyatakan semangat 212 harus berkumpul kembali untuk menunjukkan bahwa ummat masih bersatu.

"Kita akan berkumpul kembali 212 2019, dan kita tetap menentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi & kita akan menentang segala bentuk kecurangan," katanya.

"Kami menolak putusan MK yang melegitimasi perbuatan kecurangan dalam Pilpres. Jangankan satu mahkamah, sejuta mahkamah yang melegalkan perbuatan curang akan kami lawan, " tandasnya.

Penulis : Antoni Riansyah
Sentuh gambar untuk melihat lebih jelas